Oenthersa, Albert (2017) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN SESUAI PERATURAN TENTANG TENAGA KERJA KESEHATAN PADA UMUMNYA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Masters thesis, Unika Soegijapranata.

Preview	Text 14.C2.0025 Albert Oenthersa COVER.pdf Download (114kB) | Preview
Preview	Text 14.C2.0025 Albert Oenthersa BAB I.pdf Download (67kB) | Preview
	Text 14.C2.0025 Albert Oenthersa BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB)
Preview	Text 14.C2.0025 Albert Oenthersa BAB III.pdf Download (83kB) | Preview
Preview	Text 14.C2.0025 Albert Oenthersa BAB IV.pdf Download (36kB) | Preview
Preview	Text 14.C2.0025 Albert Oenthersa DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (39kB) | Preview
Preview	Text 14.C2.0025 Albert Oenthersa LAMPIRAN.pdf Download (64kB) | Preview

Abstract

Tenaga kesehatan di Rumah Sakit sangatlah rentan terhadap bahaya potensial yang ada di rumah sakit. Oleh sebab itu, rumah sakit perlu memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang bekerja dirumah sakit. Perlindungan hukum tersebut sesuai dengan peraturan tentang tenaga kerja kesehatan pada umumnya dan tentang ketenagakerjaan.Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1) perlindungan hukum tenaga kesehatan di rumah sakit sesuai peraturan tenaga kerja kesehatan pada umumnya dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; (2) pelaksanaan perlindungan hukum tenaga serta hubungan kerja antara tenaga kesehatan dengan rumah sakit sesuai peraturan tenaga kerja kesehatan pada umumnya dan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; (3) hambatan dan kemudahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kesehatan tersebut. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Untuk memperoleh data primer, peneliti akan melakukan wawancara kepada direktur rumah sakit sebagai narasumber dan dokter atau perawat sebagai responden. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang mendukung data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedua rumah sakit telah melaksanakan perlindungan hukum sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam pelaksanaan perlindungan sosial, para tenaga kesehatan mendapatkan jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Sedangkan dalam pelaksanaan perlindungan ekonomis, para tenaga kesehatan mengaku bahwa upah yang diberikan kedua rumah sakit sudah cukup. Dan pelaksanaan perlindungan teknis ditunjukan dengan adanya alat perlindungan diri seperti gloves, masker, sepatu boots dan lain lain. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut, hanya perlindungan teknis saja yang mengalami hambatan. Hambatan tersebut diakibatkan karena biaya dan kurangnya SDM yang berkompeten dalam bidang K3. Kata Kunci: Tenaga Kesehatan, Perlindungan Hukum, Hubungan Kerja.

Actions (login required)

View Item