Kuswardani, (2017) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA DAN FISIOTERAPIS DALAM PELAYANAN FISIOTERAPI MANDIRI DI KOTA SEMARANG. Masters thesis, Unika Soegijapranata.
|
Text
13.93.0042 Kuswardani COVER.pdf Download (397kB) | Preview |
|
|
Text
13.93.0042 Kuswardani BAB I.pdf Download (104kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
13.93.0042 Kuswardani BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB) |
|
|
Text
13.93.0042 Kuswardani BAB III.pdf Download (207kB) | Preview |
|
|
Text
13.93.0042 Kuswardani BAB IV.pdf Download (70kB) | Preview |
|
|
Text
13.93.0042 Kuswardani DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (62kB) | Preview |
|
|
Text
13.93.0042 Kuswardani LAMPIRAN.pdf Download (298kB) | Preview |
Abstract
Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa, agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya maka diperlukan tenaga kesehatan yang berkompetens termasuk salah satunya adalah fisioterapi mandiri. Fisioterapi mandiri di kota Semarang terdiri dari fisioterapi mandiri yang membuka tempat praktik dan fisioterapi mandiri home care. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa dan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi mandiri di kota Semarang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitik, data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Populasinya adalah seluruh pasien dan fisioterapi mandiri di kota Semarang, sampel diambil secara non random sampling dengan tipe purposive sampling yaitu seluruh pasien dan fisioterapi mandiri di kota Semarang yang di bagi menjadi empat bagian yaitu Semarang selatan, utara, barat, dan timur. Analisis menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa dan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi mandiri di kota Semarang belum terlaksana dengan baik, Dengan ditemukannya bukti - bukti pelanggaran yang di antaranya adalah Tidak memiliki sertifikat kompetensi STRF(Surat Tanda Registrasi Fisioterapi), SIPF (Surat Izin Praktek Fisioterapi), dan SIKF (Surat Izin Kerja Fisioterapi), Tidak memiliki ijin tempat praktik secara resmi, dan di temukannya fisioterapi mandiri yang belum melakukan inform consent dan rekam medis. Hal ini merupakan pelanggaran Undang - Undang terutama No. 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan pada pasal 58, 62, 66, 68, dan 70. Pelanggaran tersebut dapat membahayakan kondisi pasien sebagai konsumen jasa fisioterapi mandiri di kota Semarang. Secara yuridis fisioterapi mandiri yang melakukan pelanggaran tersebut tidak mempunyai hak perlindungan hukum sebab menurut Undang - Undang No. 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. Dan pasien yang di rugikan berhak mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law > 346 Private Law > Law Protection |
| Divisions: | Graduate Program in Master of Law |
| Depositing User: | Mr Ign. Setya Dwiana |
| Date Deposited: | 27 Nov 2017 03:54 |
| Last Modified: | 27 Nov 2017 03:54 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/15147 |
Actions (login required)
 |
View Item |
