PERLINDUNGAN HUKUM APOTEKER ANGGOTA IKATAN APOTEKER INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN

Pambudi, Dwi Bagus (2017) PERLINDUNGAN HUKUM APOTEKER ANGGOTA IKATAN APOTEKER INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN. Masters thesis, Unika Soegijapranata.

Preview	Text 13.93.0041 Dwi Bagus Pambudi COVER.pdf Download (181kB) | Preview
Preview	Text 13.93.0041 Dwi Bagus Pambudi BAB I.pdf Download (280kB) | Preview
	Text 13.93.0041 Dwi Bagus Pambudi BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB)
Preview	Text 13.93.0041 Dwi Bagus Pambudi BAB III.pdf Download (442kB) | Preview
Preview	Text 13.93.0041 Dwi Bagus Pambudi BAB IV.pdf Download (128kB) | Preview
Preview	Text 13.93.0041 Dwi Bagus Pambudi DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text 13.93.0041 Dwi Bagus Pambudi LAMPIRAN.pdf Download (305kB) | Preview

Abstract

Peningkatkan derajat kesehatan dilaksanakan melalui berbagai upaya kesehatan. Salah satu upaya kesehatan dimaksud adalah pengelolaan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan makanan. Tenaga kefarmasian bertanggungjawab dalam mensukseskan pembangunan kesehatan melalui penyelenggaraan sediaan farmasi secara profesional. Tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian harus menerapkan standar profesi dan mematuhi kode etik. Pada kenyataannya tidak jarang media memberitakan hal-hal yang negatif terhadap praktik profesi apoteker yang sudah dijalankan. Dengan dasar pemikiran tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum apoteker anggota Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe Deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Ketua Ikatan Apoteker Indonesia cabang Batang, dan Pakar Hukum serta dilakukan Focus Group Discussion (FGD) kepada anggota IAI cabang Batang. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa IAI memiliki kedudukan dalam konteks hukum di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-17.AH.01.07 Tahun 2013. Peran IAI belum sepenuhnya dirasakan oleh anggotanya terkait dengan pembinaan dan pemantauan langsung ke sarana pelayanan kefarmasian. Peraturan perundangan terkait pekerjaan kefarmasian tidak tumpang tindih dengan peraturan lainnya serta mempunyai kekuatan hukum tetapi sanksi-sanksi didalamnya masih bersifat administratif sehingga dibutuhkan peraturan perundangan yang memiliki sanksi-sanksi yang lebih berat guna menjamin kepastian hukum bagi apoteker maupun masyarakat. Anggota Ikatan Apoteker Indonesia belum mendapatkan perlindungan hukum secara optimal. Dinas Kesehatan sudah memberikan perlindungan hukum dengan adanya peraturan perundangan terkait pekerjaan kefarmasian serta melakukan bentuk perlindungan seperti pembinaan, pengawasan, sosialisasi, serta pembelaan tetapi belum dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif. Apoteker yang menjadi anggota IAI belum sepenuhnya mendapatkan hak sebagai anggota sebagaimana yang tercantum pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga IAI Tahun 2014. Hak yang belum terpenuhi sepenuhnya yakni memperoleh pembinaan, perlindungan, dan pembelaan dalam menjalankan profesinya sesuai peraturan yang berlaku.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 346 Private Law > Law Protection
Divisions:	Graduate Program in Master of Law
Depositing User:	Mr Ign. Setya Dwiana
Date Deposited:	27 Nov 2017 03:54
Last Modified:	17 May 2022 05:55
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/15145

Actions (login required)

View Item