SETYOWATI, DINI AYU (2017) KEBIJAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK KABUPATEN SEMARANG (STUDI KASUS KANTOR DPPKAD KABUPATEN SEMARANG). Other thesis, Unika Soegijapranata Semarang.
|
Text (COVER)
12.20.0048 Dini Ayu Setyowati COVER.pdf Download (379kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
12.20.0048 Dini Ayu Setyowati BAB I.pdf Download (264kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
12.20.0048 Dini Ayu Setyowati BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (417kB) |
|
|
Text (BAB III)
12.20.0048 Dini Ayu Setyowati BAB III.pdf Download (556kB) | Preview |
|
|
Text (BAB IV)
12.20.0048 Dini Ayu Setyowati BAB IV.pdf Download (152kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
12.20.0048 Dini Ayu Setyowati DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (336kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
12.20.0048 Dini Ayu Setyowati LAMPIRAN.pdf Download (65kB) | Preview |
Abstract
Kebijakan sanksi administratif terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Semarang bertujuan untuk agar wajib pajak dapat lebih tepat waktu di dalam membayar pajak, sehingga sanksi administratif tidak dikenakan pada wajib pajak. Namun pada kenyataannya di wilayah Kabupaten Semarang masih terdapat banyak wilayah – wilayah yang menunggak pembayaran pajaknya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis normatif, dan metode kualitatif hukum.Objek penelitian adalah penagihan pajak bumi dan bangunan dan penerapan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan di wilayah Kabupaten Semarang. Lokasi penelitian adalah Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang. Perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, peraturan pengenaan pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kabupaten Semarang, kedua upaya penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, dan yang ketiga sanksi administratif Pemerintah Kabupaten Semarang. Pemerintah selalu berupaya agar penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat memnui target APBD, sehingga berbagai upaya telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sanksi administratif merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan. Sanksi administratif yang ditetapkan berdasarkan atas Peraturan dalam masing – masing Daerah. Begitupula Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menerapkan sanksi administratif didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang. Upaya yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah dengan cara mengadakan pertemuan dengan pihak Instansi Desa yang bersangkutan untuk membahas mengenai pencapaian pajak bumi dan bangunan diwilayahnya, memberikan reward pada pihak Instansi Desa yang dapat mencapai target pencapaian pajak bumi dan bangunan, menunjuk bank yang dicantumkan dalam lembar SPPT dengan tujuan mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law > 342 Constitutional and administrative law |
| Divisions: | Faculty of Law and Communication > Department of Law |
| Depositing User: | Mrs Christiana Sundari |
| Date Deposited: | 10 Nov 2017 01:28 |
| Last Modified: | 27 May 2022 02:14 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/15114 |
Actions (login required)
 |
View Item |
