Dhanardhono, Tuntas (2017) IMPLIKASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2016 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI LUAR PENGADILAN. Masters thesis, Unika Soegijapranata Semarang.
|
Text (COVER)
14.C2.0013 Tuntas Dhanardhono COVER.pdf Download (336kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
14.C2.0013 Tuntas Dhanardhono BAB I.pdf Download (233kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
14.C2.0013 Tuntas Dhanardhono BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (364kB) |
||
|
Text (BAB III)
14.C2.0013 Tuntas Dhanardhono BAB III.pdf Download (489kB) | Preview |
|
|
Text (BAB IV)
14.C2.0013 Tuntas Dhanardhono BAB IV.pdf Download (126kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
14.C2.0013 Tuntas Dhanardhono DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (264kB) | Preview |
Abstract
Latar Belakang: Ketidakpuasan pasien terhadap tindakan dokter dan tenaga kesehatan lainnya dalam pemberian upaya kesehatan, serta kegagalan pelaksanaan hak dan kewajiban akan memicu terjadinya sengketa medis. Penyelesaian sengketa medis di luar pengadilan akan memberi manfaat bagi kedua pihak yang bersengketa. Penelitian ini ingin mengetahui mengapa mediasi merupakan pilihan terbaik dalam penyelesaian sengketa medis dan bagaimana implikasi berlakunya PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap penyelesaian sengketa medis di luar pengadilan? Metode: Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Untuk mendukung analisa data penelitian ini, peneliti melakukan studi dokumen dan wawancara mendalam (deep interview). Hasil: Penyelesaian sengketa melalui mediasi akan menghasilkan win-win solution. Proses mediasi relatif cepat, biaya murah, dan tertutup sehingga terjaga kerahasiaannya. Diperlukan adanya itikad baik segenap pihak untuk menyelesaikan sengketa. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 membuka harapan penyelesaian sengketa medis tidak hanya dalam lingkup pengadilan, namun dapat di mulai sejak di luar pengadilan. Untuk mendukung proses penyelesaian sengketa medis secara proporsional di luar pengadilan, penegak hukum perlu memiliki keinginan yang kuat agar sengketa dapat diselesaikan dengan baik. Mediator yang kompeten baik bersertifikat maupun tidak yang mampu memahami permasalahan, menangkap aspirasi kedua belah pihak dan menempatkan pihak pada posisi yang seimbang dapat mendorong pihak yang bersengketa memiliki jalan pikiran dan keinginan yang sejalan untuk bergerak kearah penyelesaian damai.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Medical Law |
Divisions: | Graduate Program in Master of Law |
Depositing User: | Mrs Christiana Sundari |
Date Deposited: | 02 Nov 2017 02:38 |
Last Modified: | 20 Sep 2021 01:16 |
URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/15018 |
Actions (login required)
View Item |