DHARMAWAN, ARIEL DONI (2014) KEWENANGAN APOTEKER MELAKUKAN TINDAKAN KEFARMASIAN DALAM PELAYANAN OBAT KERAS GOLONGAN OBAT WAJIB APOTEK (OWA) SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN. Other thesis, Prodi Ilmu hukum Unika Soegijapranata.

Preview	Text (COVER) 09.20.0076 Ariel Doni Dharmawan COVER.pdf Download (216kB) | Preview
	Text (BAB I) 09.20.0076 Ariel Doni Dharmawan BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (100kB)
	Text (BAB II Available Document Only in Soegijapranata Catholic University) 09.20.0076 Ariel Doni Dharmawan BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB)
	Text (BAB III Available Document Only in Soegijapranata Catholic University) 09.20.0076 Ariel Doni Dharmawan BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	Text (BAB IV Available Document Only in Soegijapranata Catholic University) 09.20.0076 Ariel Doni Dharmawan BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (66kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 09.20.0076 Ariel Doni Dharmawan DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (65kB) | Preview

Abstract

Pelayanan kesehatan dalam bidang kefarmasian dipengaruhi tiga faktor utama, tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan perbekalan farmasi. Apoteker merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan kefarmasian, seperti kewenangan dalam pelayanan Obat Wajib Apotek /OWA. Apoteker dituntut untuk berhati-hati dan melaksanakan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut; bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang kewenangan apoteker melakukan tindakan kefarmasian, bagaimana pelaksanaan ketentuan dalam praktek tentang pelayanan obat keras golongan OWA setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan Kefarmasian, Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kewenangan apoteker dalam hal pelayanan obat keras golongan OWA. Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan tujuan untuk melihat efektivitas hukum/ kesesuaian antara hukum dengan keadaan sebenarnya di lapangan yang berguna dalam penyelesaian suatu perkara. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan menyebar kuesioner. Analisis data, menyesuaikan dengan data yang dikumpulkan dilakukan secara kualitatif.

Actions (login required)

View Item