WIDOWATI, APIT AGUSTIN (2009) RELEVANSI PROGRAM LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTE ATAU GUNTAI YANG BERLANGSUNG SAMPAI SAAT INI DALAM KEBIJAKAN LANDREFORM INDONESIA (STUDI KASUS DI KECAMATAN GUNUNGPATI). Masters thesis, Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Preview	Text (COVER) 06.93.0158 Apit Agustin Widowati COVER.pdf Download (347kB) | Preview
	Text (BAB I) 06.93.0158 Apit Agustin Widowati BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (454kB)
	Text (BAB II) 06.93.0158 Apit Agustin Widowati BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (706kB)
	Text (BAB III) 06.93.0158 Apit Agustin Widowati BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB)
	Text (BAB IV) 06.93.0158 Apit Agustin Widowati BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (778kB)
	Text (BAB V) 06.93.0158 Apit Agustin Widowati BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 06.93.0158 Apit Agustin Widowati DAPUS.pdf Download (159kB) | Preview
Preview	Text (LAMPIRAN) 06.93.0158 Apit Agustin Widowati LAMPIRAN.pdf Download (552kB) | Preview

Abstract

Pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai persoalan keagrariaan yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) pada tanggal24 September 1960. UUPA bertujuan untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan dan keadilan atas tanah. Pada tanggal 29 Desember 1960 dikeluarkan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 (Undang-undang -Landreform) tentang penetapan batas luas tanah pertanian. UUPA sebagai induk dari segala peraturan pertanahan terkandung suatu kebijakan Landreforrn yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 17 UUPA. Kebijakan Landreforrn Indonesia mempunyai enam program pokok dimana yang sesuai dengan judul penelitian ini adalah program larangan kepemilikan tanah secara absente atau guntai. Permasalahan yang dapa dirumuskan dari latar belakang di atas adalah bagaimana kebijakan land reform Indonesia dengan program larangan kepemilikan tanah secara absente atau guntai, apakah kebijakan Landreform dengan program larangan kepemilikan tanah absente masih relevan dan apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan Landreform Indonesia dengan program larangan kepemilikan tanah secara absente. berbagai teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan yang terdiri atas pengertian perbuatan pemerintah, pengertian kebijakan, pengertian politik dan kebijakan Landreforrn.

Actions (login required)

View Item