WIBOWO, TRI MULYO (2016) KEBIJAKAN REHABILITASI DAN PELAKSANAAN PADA PROSES PENEGAKAN HUKUM BAGI PECANDU NARKOTIKA (STUDI KASUS DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH). Other thesis, Unika Soegijapranata Semarang.

Preview	Text 12.20.0040 Tri Mulyo Wibowo COVER.pdf Download (134kB) | Preview
Preview	Text 12.20.0040 Tri Mulyo Wibowo BAB I.pdf Download (78kB) | Preview
	Text 12.20.0040 Tri Mulyo Wibowo BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (123kB)
Preview	Text 12.20.0040 Tri Mulyo Wibowo BAB III.pdf Download (166kB) | Preview
Preview	Text 12.20.0040 Tri Mulyo Wibowo BAB IV.pdf Download (52kB) | Preview
Preview	Text 12.20.0040 Tri Mulyo Wibowo DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (51kB) | Preview
Preview	Text 12.20.0040 Tri Mulyo Wibowo LAMPIRAN.pdf Download (83kB) | Preview

Abstract

Indonesia bisa dikatakan negara dengan status darurat narkotika. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya prevelensi penggunaan narkotika tiap tahunnya. Diperlukan paradigma baru dalam penanganan penyalahgunaan narkotika, terutama pecandu narkotika yang tertangkap agar tidak selalu diarahkan untuk diberikan sanksi pidana yang berat. Hal ini diperlukan dukungan dari peran aparat penegak hukum agar terlaksana dengan baik. Merehabilitasi pecandu narkotika dinilai lebih efektif karena dapat menyembuhkan, sehingga membuat pecandu tidak lagi ketergantungan narkotika dan menghindari mengulangi perbuatanya kembali. Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya rehabilitasi pecandu narkotika, 2) untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika pada proses penegakan hukum, 3) untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami selama pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara bebas, sehingga hasil karya tulis ini dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kebijakan rehabilitasi merupakan tindak lanjut ketentuan dari Undang-undang Narkotika. Pendekatan penangananya dilakukan dengan mengedepan kebijakan depenalisasi dan dekriminalisasi, tujuanya agar ketergantungan narkotika dapat dikendalikan dan pecandu dapat disembuhkan supaya tidak mengulangi perbuatnya kembali. Pada proses penegakan hukum terdapat penanganan khusus terhadap pecandu narkotika yang tertangkap salah satunya yaitu menempatkan kedalam lembaga rehabilitasi oleh tim assessment terpadu oleh BNNP Jawa Tengah, tetapi dalam pelaksanaanya tidak semua pecandu direkomendasi untuk rehabilitasi, untuk pecandu yang kedapatan memiliki barang bukti melebihi batas berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 dan pecandu yang merangkap pengedar tidak akan dilakukan rehabilitasi, hal ini dilakukan karena sesuai dengan prosedur dan alasan tertentu, sedangkan hambatan-hambatan yang dialami masih banyak ditemui seperti dalam proses hukum, selama pengobatan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dikeluarkanya kebijakan untuk mencapai sasaran menurnkan tingkat prevelensi penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan pada proses penegakan hukum walaupun direhabilitasi proses perkara tetap dilanjutkan sampai ke persidangan, karena keputusan untuk dilakukan keputusam rehabilitasi tetap tunduk kepada keputusan hakim di pengadilan Saran dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaanya diharapkan aparat penegak hukum dapat berjalan obyektif, diperlukan perhatian serius oleh segenap pihak karena dampak penyalahgunaan narkotika begitu besar. Kata kunci : Kebijakan, Rehabilitasi, Pecandu Narkotika, Proses Penegakan Hukum, Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah.

Actions (login required)

View Item