Doubatty, Binnar Christy (2016) RELEVANSI PASAL 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PADA MASA SEKARANG (STUDI KASUS DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PEMALANG). Other thesis, Fakultas Hukum dan Komunikasi UNIKA Soegijapranata.

Preview	Text (COVER) 12.20.0017 Binnar Christy Doubatty COVER.pdf Download (799kB) | Preview
	Text (BAB I) 12.20.0017 Binnar Christy Doubatty BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (444kB)
	Text (BAB II) 12.20.0017 Binnar Christy Doubatty BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (462kB)
	Text (BAB III) 12.20.0017 Binnar Christy Doubatty BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (606kB)
	Text (BAB IV) 12.20.0017 Binnar Christy Doubatty BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 12.20.0017 Binnar Christy Doubatty DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (281kB) | Preview
	Text (LAMPIRAN) 12.20.0017 Binnar Christy Doubatty LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (926kB)

Abstract

Penulisan skripsi yang berjudul “RELEVANSI PASAL 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PADA MASA SEKARANG (STUDI KASUS DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PEMALANG)” bertujuan untuk mengetahui aturan mengenai pemilikan tanah pertanian berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian, untuk mengetahui aturan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian apakah masih relevan pada masa sekarang, untuk mengetahui peran BPN dalam penegakan hukum terhadap kepemilikan tanah pertanianyang terletak di luar daerah tempat tinggal pemilik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penulis memaparkan hasil penelitian dengan deskriptif analitis. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Pemalang dan para responden pemilik tanah pertanian. Sedangkan objek dalam penelitian adalah segala informasi yang terkait dengan pengaturan kepemilikan tanah pertanian absentee/guntai. Dari ketiga perumusan masalah tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu aturan kepemilikan tanah pertanian dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tidak relevan pada masa sekarang, karena permasalahan mendasar bagi kepemilikan tanah pertanian adalah jarak antara tempat tinggal pemilik dengan letak tanah pertaniannya pada masa sekarang bisa dijangkau dengan teknologi transportasi yang berkembang.

Actions (login required)

View Item