TUNJANGAN KESEHATAN SEBAGAI PENENTU DALAM PENGELOLAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN ( Studi Kasus di Rumah Sakit Santa Elisabeth Semarang )

WIDOWATI, THERESIA SRI (2005) TUNJANGAN KESEHATAN SEBAGAI PENENTU DALAM PENGELOLAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN ( Studi Kasus di Rumah Sakit Santa Elisabeth Semarang ). Diploma thesis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Preview	Text (COVER) 02.31.0015 Theresia Sri Widowati COVER.pdf Download (82kB) | Preview
	Text (BAB I) 02.31.0015 Theresia Sri Widowati BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (61kB)
	Text (BAB II) 02.31.0015 Theresia Sri Widowati BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB)
	Text (BAB III) 02.31.0015 Theresia Sri Widowati BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (64kB)
	Text (BAB IV) 02.31.0015 Theresia Sri Widowati BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (96kB)
	Text (BAB V) 02.31.0015 Theresia Sri Widowati BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (61kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 02.31.0015 Theresia Sri Widowati DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (52kB) | Preview

Abstract

Perencanaan pajak merupakan salah satu tugas bagi manajemen perusahaan yang tidak mudah sehubungan dengan pengelolaan pajak penghasilan khususnya pajak penghasilan pasal 21, agar tidak terjadi pemborosan bagi perusahaan dengan pengeluaran yang tidak perlu misalnya pembayaran denda atau beban-beban yang semestinya bisa dibiayakan. Tunjangan kesehatan merupakan salah satu pertimbangan dalam perencanaan pajak penghasilan khususnya dalam pengelolaan pajak penghasilan pasal 21 karyawan. Dengan diterapkan tunjangan kesehatan, suatu beban yang semestinya ditanggung oleh perusahaan dapat dilimpahkan kepada penerima penghasilan atau karyawan dengan cara memasukkan tunjangan kesehatan sebagai salah satu komponen dalam gaji karyawan yang berakibat jumlah nominal karyawan yang akan diterima karyawan semakin besar. Dengan demikian biaya gaji tersebut merupakan beban yang sifatnya deductible, di pihak penerima, tambahan penghasilan menjadi pendapatan dan di pihak pemberi penghasilan berupa beban yang dapat dibiayakan. Terbitnya SK Menteri Keuangan No. 564/KMK.03/2004 mengenai penyesuaian PTKP ternyata mengakibatkan penerapan tunjangan kesehatan menjadi hal yang juga menguntungkan karyawan karena hanya 25% saja yang masuk dalam kelompok memiliki penghasilan di atas PTKP atau dikenai PPh pasal 21 karyawan. Perlu evaluasi yang terus-menerus apabila penerapan tunjangan kesehatan sudah dilaksanakan, agar efektivitasnya dapat terpelihara.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	300 Social Sciences > 330 Economics > Taxation
Divisions:	Faculty of Economics and Business > Department of Taxation
Depositing User:	Mrs Christiana Sundari
Date Deposited:	02 Feb 2017 06:10
Last Modified:	02 Feb 2017 06:10
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/12628

Actions (login required)

View Item