TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH DALAM USAHA JASA KONSTRUKSI DI WILAYAH KERJA GAPENSI JAWA TENGAH

WASKITOADI, R.AGUNG (2002) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH DALAM USAHA JASA KONSTRUKSI DI WILAYAH KERJA GAPENSI JAWA TENGAH. Other thesis, Prodi Ilmu Hukum Unika Soegijapranata.

Preview	Text (COVER) 96.20.1393 R. Agung Waskitoadi COVER.pdf Download (271kB) | Preview
	Text (BAB I) 96.20.1393 R. Agung Waskitoadi BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB)
	Text (BAB II) 96.20.1393 R. Agung Waskitoadi BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (489kB)
	Text (BAB III) 96.20.1393 R. Agung Waskitoadi BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (BAB IV) 96.20.1393 R. Agung Waskitoadi BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) 96.20.1393 R. Agung Waskitoadi BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 96.20.1393 R. Agung Waskitoadi DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (81kB) | Preview
Preview	Text (LAMPIRAN) 96.20.1393 R. Agung Waskitoadi LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Salah satu bentuk dari tugas pemerintah dalam rangka menyelenggarakan kepentingan umum adalah melakukan pembangunan fisik seperti gedung-gedung bertingkat untuk perumahan, perhotelan, perkantoran, pabrik-pabrik/perusahaan, sarana perhubungan, pengairan dan sarana produksi. Untuk memenuhi kebutuhan fisik tersebut pemerintah melakukan proses pengadaan barang/jasa yang diharapkan dapat menjamin jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dilakukan secara efektif dan efisien, menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Untuk melandasi analisa serta pembahasan terhadap permasalahan utama yang muncul, maka peneliti melandasinya dengan beberapa teori yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa instansi pemerintah. teori-teori tersebut antara lain tentang: pemerintah, pemerintah daerah, tugas pemerintah daerah, kebijakan pemerintah daerah, perbuatan pemerintah, macam-macam perbuatan pemerintah, urutan berlakunya peraturan, peranan para pihak dalam pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, usaha jasa konstruksi, pengertian jasa konstruksi, pihak-pihak dalam pekerjaan konstruksi, pengadaan barang/jasa dan metode pengadaan barang/jasa. Dalam menganalisa serta membahas permasalahan umum yang muncul tersebut di atas maka peneliti menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder (data kepustakaan) terutama yang terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada. untuk spesifikasi penelitian digunakan deskripsi analitis, dimana segi-segi hukum mengenai proses pelelangan di wilayah jawa Tengah sedapat mungkin digambarkan dan dianalisa secara menyeluruh dan sistematis.data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan.Data kepustakaan tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 348 Laws, regulations & cases
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	Mr Andika Margahadi
Date Deposited:	03 Oct 2016 06:25
Last Modified:	03 Oct 2016 06:25
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/11503

Actions (login required)

View Item