KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PENYEDIAAN FASILITAS PUBLIK BAGI DIFABEL SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PAJAK DAERAH

Christy, Maria Cahya (2016) KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PENYEDIAAN FASILITAS PUBLIK BAGI DIFABEL SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PAJAK DAERAH. Other thesis, PROGDI ILMU HUKUM UNIKA SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text (COVER) 12.20.0074 Maria Cahya Christy COVER.pdf Download (806kB) | Preview
	Text (BAB I) 12.20.0074 Maria Cahya Christy BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB)
	Text (BAB II) 12.20.0074 Maria Cahya Christy BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB)
	Text (BAB III) 12.20.0074 Maria Cahya Christy BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB IV) 12.20.0074 Maria Cahya Christy BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 12.20.0074 Maria Cahya Christy DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (181kB) | Preview

Abstract

Naskah yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Penyediaan Fasilitas Publik Bagi Difabel sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pajak Daerah” bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penyediaan fasilitas publik bagi difabel, penerapan kebijakan tersebut dilapangan, dan untuk mengetahui penilaian fasilitas dari pajak yang sudah dibayarkan. Pada latar belakang disebutkan bahwa difabel mempunyai hak yang sama dengan masyarakat yang memiliki fisik normal. Oleh karena itu difabel juga memiliki hak atas fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini sebagai wujud dari pengembalian pajak daerah atas iuran yang telah masyrakat bayarkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif hukum. Peneliti memaparkan hasil penelitian dengan deskriptif analitis. Objek penelitian yaitu, fasilitas publik bagi difabel yang sudah tersedia dan kebijakan atas fasilitas tersebut. Hasil penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penyediaan fasilitas publik bagi difabel sebagai kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan penerapan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat kemudian menilai kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kewajiban masyarakat dalam membayar pajak untuk pengadaan fasilitas.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 350 Public administration & military science > Government Policy 600 Technology (Applied sciences) > 650 Management > 658 Management > Taxation Management
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	Mr Ignatius Eko Budi Setiono
Date Deposited:	28 Sep 2016 07:06
Last Modified:	22 Aug 2022 05:31
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/11196

Actions (login required)

View Item