IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATANNOMOR 290 TAHUN 2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN DALAM PELAKSANAAN PENDOKUMENTASIANINFORMED CONSENTPADA KASUS BEDAH DI UGD RUMAH SAKIT UMUM DAERAHDr. H. SOEMARNO SOSTROATMODJO KUALA KAPUAS

Pasaribu, Sondang Deri Maulina (2016) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATANNOMOR 290 TAHUN 2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN DALAM PELAKSANAAN PENDOKUMENTASIANINFORMED CONSENTPADA KASUS BEDAH DI UGD RUMAH SAKIT UMUM DAERAHDr. H. SOEMARNO SOSTROATMODJO KUALA KAPUAS. Masters thesis, Magister Hukum Unika Soegijapranata.

[img] Text (COVER)
13.93.0068 Sondang Deri Maulina Pasaribu COVER.pdf

Download (629kB)
[img] Text (BAB I)
13.93.0068 Sondang Deri Maulina Pasaribu BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (464kB)
[img] Text (BAB II)
13.93.0068 Sondang Deri Maulina Pasaribu BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (402kB)
[img] Text (BAB III)
13.93.0068 Sondang Deri Maulina Pasaribu BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (698kB)
[img] Text (BAB IV)
13.93.0068 Sondang Deri Maulina Pasaribu BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (279kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
13.93.0068 Sondang Deri Maulina Pasaribu DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (249kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
13.93.0068 Sondang Deri Maulina Pasaribu LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar seseorang yang harus di berikan baik dari pemerintah bersama dengan unit pelayanan kesehatan dan masyarakat. Tujuan dari pelayanan kesehatan adalah meningkat derajad kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dalam pemberian pelayanan kesehatan harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan aturan yang telah ditetapkan, diantaranya pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran atau informed consent. Dengan semakin meningkatnya jumlah pasien dengan penyakit yang bervariasi, seperti pasien dengan kasus bedah yang memerlukan tindakan kedokteran yang harus diberikan. Dengan pemberian tindakan kedokteran tersebut, pasien dan dokter wajib terlebih dahulu memberikan informasi dan persetujuan tindakan dari pasien. Pelaksanaan informed consent adalah berupa Informasi yang diberikan terkait kesehatan pasien dan persetujuan atas tindakan kedokteran yang akan diberikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “yuridis sosiologis dengan diskriptif analitis”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran tentang pelaksanaan pendokumentasian informed consent pada kasus bedah di UGD RSUD Dr. H.Soemarno Sostroatmodjo Kuala Kapuas. Responden yang digunakan adalah 3 orang antara lain dokter lama (PNS), dokter baru (Kontrak), dokter lama dan asisten bedah (PNS) dan Kepala Bagian Pelayanan Medik (PNS) dan observasi pada 18 responden dengan kasus bedah. Untuk pengambilan data dengan menggunakan wawancara dan observasi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemberian informasi dan Pendokumentasian informed consent pada kasus bedah di UGD sudah sesuai dengan prosedur. Tetapi ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan informed consent yaitu kurangnya sosialisasi tentang informed consent, kurangnya sumber daya manusia khususnya tenaga dokter dan perawat UGD, kurang efektifnya komunikasi, dan ketidakpedulian pasien akan pentingnya informed consent.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Medical Law
Divisions: Graduate Program in Master of Law
Depositing User: Mr Ign. Setya Dwiana
Date Deposited: 07 Jun 2016 08:58
Last Modified: 07 Jun 2016 08:58
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/9912

Actions (login required)

View Item View Item