PENGGUNAAN IC (INFORMED CONSENT) UNTUK MENDUKUNG PEMENUHAN HAK SUAMI/ISTRI DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN JENIS KONTRASEPSI DI KOTA SALATIGA

Tampubolon, Rifatolistia (2016) PENGGUNAAN IC (INFORMED CONSENT) UNTUK MENDUKUNG PEMENUHAN HAK SUAMI/ISTRI DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN JENIS KONTRASEPSI DI KOTA SALATIGA. Masters thesis, Magister Hukum Unika Soegijapranata.

[img] Text (COVER)
13.93.0030 RifatolistiaTampubolon COVER.pdf

Download (176kB)
[img] Text (BAB I)
13.93.0030 RifatolistiaTampubolon BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (237kB)
[img] Text (BAB II)
13.93.0030 RifatolistiaTampubolon BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (276kB)
[img] Text (BAB III)
13.93.0030 RifatolistiaTampubolon BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (278kB)
[img] Text (BAB IV)
13.93.0030 RifatolistiaTampubolon BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (125kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
13.93.0030 RifatolistiaTampubolon DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (179kB)

Abstract

Program keluarga berencana merupakan program yang bertujuan untuk memenuhi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, menurunkan tingkat/angka kematian ibu bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka pembanguan keluarga kecil berkualitas. Informed consent merupakan salah satu prosedur yang wajib diberikan dalam pelaksanaan program keluarga berencana. Dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-undang No 52 Tahun 2009 Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga mengatakan pemilihan alat kontrasepsi dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitik. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana penerapan ketentuan Pasal 26 ayat 1 Undang-undang No 52 Tahun 2009 Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di Kota Salatiga. Informan sebanyak 13 orang. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, juga melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan informed consent dalam pelaksanaan pemasangan alat kontrasepsi sudah dilakukan namun belum sesuai dengan peraturan dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-undang No 52 Tahun 2009 Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga mengatakan pemilihan alat kontrasepsi dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Tidak sesuainya pelaksanaan penerapan informed consent dalam pelayanan keluarga berencana oleh tenaga kesehatan ada konsekuensi hukumnya yang meliputi sanksi admistratif, perdata dan pidana.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: 300 Social Sciences > 320 Political science > Human Right
Divisions: Graduate Program in Master of Law
Depositing User: Mr Ign. Setya Dwiana
Date Deposited: 07 Jun 2016 08:59
Last Modified: 07 Jun 2016 08:59
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/9908

Actions (login required)

View Item View Item