PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERAWAT TERHADAP TINDAKAN PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN TINDAKAN MEDIS BERDASAR PELIMPAHAN DOKTER DI RSUD Dr. H. MOH. ANWAR SUMENEP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN

Marcia, Dian (2016) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERAWAT TERHADAP TINDAKAN PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN TINDAKAN MEDIS BERDASAR PELIMPAHAN DOKTER DI RSUD Dr. H. MOH. ANWAR SUMENEP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN. Masters thesis, Magister Hukum Unika Soegijapranata.

[img] Text (COVER)
13.93.0021 Dian Marcia COVER.pdf

Download (994kB)
[img] Text (BAB I)
13.93.0021 Dian Marcia BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (163kB)
[img] Text (BAB II available document only in library of Soegijapranata Catholic University)
13.93.0021 Dian Marcia BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (422kB)
[img] Text (BAB III available document only in library of Soegijapranata Catholic University)
13.93.0021 Dian Marcia BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (454kB)
[img] Text (BAB IV)
13.93.0021 Dian Marcia BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (127kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
13.93.0021 Dian Marcia DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (119kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
13.93.0021 Dian Marcia LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Perlindungan hukum merupakan hak perawat. Perawat akan mendapatkan perlindungan hukum sebagai haknya sepanjang melaksanakan tugasnya sesuai prosedur pelayanan, standar profesi, standar operasional dan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Perawat dalam kondisi tertentu melakukan tindakan medis harus berdasar pelimpahan wewenang dari dokter. Ketentuan pelimpahan tindakan medis secara delegatif ataupun mandat telah diatur dalam Undang-Undang Keperawatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi perawat dalam melaksanakan tindakan medis berdasar pelimpahan dokter di RSUD Dr. H Moh Anwar Sumenep dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitik ini dilakukan di RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan dan pengisian kuesioner. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara normatif hanya 31,7% perawat RSUD Dr H Moh Anwar mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan limpahan tindakan medis dari dokter, karena ada perawat yang tidak mempunyai STR(3,6%), SIPP(57,7%), tidak memahami kewenangannya berdasar kompetensi (61,3%) dan tidak bekerja sesuai SPO rumah sakit(61,3%). Pelimpahan tindakan medis belum semua dilakukan tertulis(75%) dan tidak dikerjakan oleh perawat profesi atau vokasi terlatih(55,4%). Oleh karena perawat dalam melaksanakan tindakan medis limpahan rawan bersinggungan dengan hukum, maka perawat disarankan segera melengkapi standar profesinya, bekerja sesuai standar pelayanan dan patuh terhadap standar operasional. Rumah Sakit meningkatkan kepeduliannya terhadap pelaksanaan regulasi yang dibuatnya serta melengkapi SPO limpahan tindakan medis dan tindakan medis. Pemerintah Daerah bertanggungjawab memenuhi kebutuhan standar tenaga medis di rumah sakit.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Medical Law
Divisions: Graduate Program in Master of Law
Depositing User: Mr Ign. Setya Dwiana
Date Deposited: 07 Jun 2016 09:01
Last Modified: 07 Jun 2016 09:01
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/9905

Actions (login required)

View Item View Item