NOVIRIANA, ANASTASIA IMMA (2007) BATAS-BATAS KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN. Other thesis, Prodi Hukum Unika Soegijapranata.
|
Text (COVER)
03.20.0003 Anastasia Imma Noviriana COVER.pdf Download (102kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
03.20.0003 Anastasia Imma Noviriana BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (112kB) |
|
|
Text (BAB II avalible document only in Soegijapranata Catholic University)
03.20.0003 Anastasia Imma Noviriana BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (113kB) |
|
|
Text (BAB III avalible document only in Soegijapranata Catholic University)
03.20.0003 Anastasia Imma Noviriana BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (270kB) |
|
|
Text (BAB IV)
03.20.0003 Anastasia Imma Noviriana BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (64kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
03.20.0003 Anastasia Imma Noviriana DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (56kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur eksekusi hak tanggungan melalui pengadilan negeri, dan untuk mengetahui batas-batas kewenangan pengadilan negeri dalam eksekusi hak tanggungan, serta hambatan-hambatan dalam eksekusi hak tanggungan oleh pengadilan negeri dan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menekankan proses pemahaman masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks, khususnya mengenai kewenangan pengadilan negeri dalam eksekusi hak tanggungan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung dengan data primer sebagai tambahan informasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Ungaran, KPKNL Semarang, dan Bank Mayapada Semarang. Kurun waktu dalam penelitian ini adalah lima tahun, yaitu tahun 2002-2006. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa dalam eksekusi hak tanggungan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara hak tanggungan adalah KPKNL khususnya PUPN dan pengadilan negeri. KPKNL berwenang menyelesaikan perkara eksekusi hak tanggungan yang kreditornya bank pemerintah maupun perorangan, sedangkan pengadilan negeri berwenang menyelesaikan perkara eksekusi hak tanggungan yang kreditornya adalah bank swasta dan perorangan. Namun pada KPKNL, apabila terdapat sengketa, maka perkara harus diselesaikan terlebih dahulu di pengadilan negeri. Berdasarkan Pasal 200 ayat (1) HIR, prosedur eksekusi hak tanggungan melalui pengadilan negeri pada akhirnya harus meminta bantuan kepada KPKNL khususnya kantor lelang negara dalam hal penjualan obyek hak tanggungan. Dalam pelaksanaannya, ketua pengadilan negeri mempunyai kewenangan formal secara ex officio, yaitu tindakan sita eksekusi, pelaksanaan pelelangan termasuk segala proses dan prosedur yang disyaratkan tata cara pelelangan, kecuali untuk penjualan melalui lelang, tindakan pengosongan dan penyerahan barang yang dilelang kepada pembeli lelang, penyerahan dan penguasaan pelaksanaan secara nyata barang yang dieksekusi.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law > 346 Private Law |
| Divisions: | Faculty of Law and Communication > Department of Law |
| Depositing User: | Mrs Christiana Sundari |
| Date Deposited: | 05 Oct 2015 01:37 |
| Last Modified: | 05 Oct 2015 01:37 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/4068 |
Actions (login required)
 |
View Item |
