NUGRAHA, REYNATA AJENG (2026) PEM ENUHAN HAK AT AS PEL AY AN AN KESEHAT AN B AGI ANGGOT A POLRI DI RUM AH SAKIT BHAY ANGK ARA SEM ARAN G. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 22.C1.0116 - REYNATA AJENG NUGRAHA-COVER_a.pdf Download (879kB) | Preview
	Text 22.C1.0116 - REYNATA AJENG NUGRAHA-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text 22.C1.0116 - REYNATA AJENG NUGRAHA-DAPUS _a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 22.C1.0116 - REYNATA AJENG NUGRAHA-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Kesehatan adalah hak yang harus didapatkan oleh semua orang dan merupakan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk pula bagi anggota Polri. Anggota Polri memiliki peran serta tuntutan profesi yang tinggi sesuai tugas pokok Polri yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Rumah Sakit Bhayangkara semarang selaku rumah sakit kepemilikan Polri dan sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan, maka sudah sewajibnya melakukan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi anggota Polri. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan serta bentuk pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi anggota Polri di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan serta studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Semarang telah melakukan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi Anggota Polri sesuai dengan dasar hukum dan pengaturan teknis tanpa adanya diskriminasi. Rumah Sakit Bhayangkara Semarang juga memberikan hak atas pelayanan kesehatan bagi anggota Polri berupa kenaikan kelas perawatan tanpa iur biaya, adanya program pelayanan kesehatan tertentu, pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, pemeriksaan tindak lanjut dari hasil rikkes, perbedaan loket pendaftaran pasien Polri untuk memudahkan prosedur administratif pelayanan, serta pemenuhan hak dasar pasien sesuai Pasal 276 Undang-Undang Kesehatan.

Actions (login required)

View Item