ZEBUA, JUAN RIKARDO (2026) KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN DI KAWASAN KALIGAWE KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 22.C1.0063 - JUAN RIKARDO ZEBUA-COVER_a.pdf Download (918kB) | Preview
	Text 22.C1.0063 - JUAN RIKARDO ZEBUA-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C1.0063 - JUAN RIKARDO ZEBUA-DAPUS _a.pdf Download (943kB) | Preview
	Text 22.C1.0063 - JUAN RIKARDO ZEBUA-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Lingkungan hidup harus dijaga dan harus dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Alih fungsi lahan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat fatal seperti banjir/rob, berkurangnya daerah resapan air, genangan. Kerusakan lingkungan ini terjadi di kawasan Kaligawe Kota Semarang. Kondisi tersebut berpotensi memperbesar limpasan air dan memperparah genangan serta menimbulkan tekanan terhadap kualitas lingkungan. Permasalahan penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat alih fungsi lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; kedua, bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam pengendalian kerusakan tersebut; dan ketiga, apa hambatan atau tantangan pelaksanaan pengendaliannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengendalian alih fungsi lahan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian ketentuan hukum, tanggung jawab pemerintah, hambatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Kawasan Kaligawe Kota Semarang. Walaupun pemerintah daerah sempat mengatasi beberapa dampak tersebut. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal. Dikarenakan Proyek Pemerintah berupa tol laut yang di bangun di perbatasan laut dan pemukiman warga menghambat akan aliran air sehingga daerah tersebut terus-menerus banjir dan genangan air. Dengan demikian Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pengendalian alih fungsi lahan, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan juga penegakan hukum terhadap kerusakan yang terjadi daerah tersebut. Selanjutnya perlu untuk penerapan hukum lingkungan terhadap kerusakan lingkungan khususnya di daerah pesisir seperti di kawasan Kaligawe Kota Semarang.

Actions (login required)

View Item