SIAGIAN, REINHART ANGGIA PUTRA (2026) PENGATURAN INTEGRASI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 22.C1.0040 - REINHART ANGGIA PUTRA SIAGIAN-COVER_a.pdf Download (859kB) | Preview
	Text 22.C1.0040 - REINHART ANGGIA PUTRA SIAGIAN-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text 22.C1.0040 - REINHART ANGGIA PUTRA SIAGIAN-DAPUS _a.pdf Download (730kB) | Preview
	Text 22.C1.0040 - REINHART ANGGIA PUTRA SIAGIAN-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (812kB)

Abstract

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan dan Pembangunan diadakan di Rio de Janeiro, Brasil dalam bulan Juni 1992, tepat 20 tahun setelah Konferensi Stockholm, salah satu kegiatannya adalah penyusunan kerangka Konvensi Perubahan Iklim. Konferensi Rio (United Nations Conference on Environments and Development) yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, tanggal 3–14 Juni 1992, pengaturan lain mengenai perlindungan lingkungan global. Konferensi Rio menghasilkan 3 (tiga) ketentuan penting yaitu: Deklarasi Rio (Rio Declaration on Environment and Development), Konvensi tentang Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity) dan Konvensi tentang Perubahan Iklim (Convention on Climate Change). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dan analisis dilakukan secara kualitatif tanpa menggunakan suatu perhitungan secara matematis. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka. Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa integrasi perubahan iklim ke dalam penataan ruang telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui berbagai regulasi yang mewajibkan penerapan aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam RTRW, RDTR, KLHS, dan RPPLH guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Kota Semarang telah mengakomodasi aspek tersebut dalam RTRW, namun masih diperlukan penguatan melalui RDTR yang lebih operasional, adaptif, dan berbasis risiko. Hal ini menjadi mendesak mengingat tingginya kerentanan Kota Semarang terhadap banjir, longsor, kekeringan, banjir rob, penurunan muka tanah, dan perubahan garis pantai yang berdampak pada lingkungan serta berbagai sektor strategis. Oleh karena itu, integrasi perubahan iklim dalam penataan ruang merupakan keharusan yuridis sekaligus kebutuhan praktis untuk mewujudkan pembangunan Kota Semarang yang berkelanjutan, tangguh, dan berketahanan iklim melalui harmonisasi regulasi, koordinasi antar sektor, serta penguatan kebijakan daerah yang responsif terhadap risiko perubahan iklim. Saran Penulis untuk Pemerintah Kota Semarang, yakni perlu memperkuat substansi RDTR dengan mengintegrasikan data kerentanan dan risiko perubahan iklim secara spesifik agar lebih operasional dan adaptif dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah untuk memastikan pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara terpadu, serta penguatan perlindungan kawasan strategis dan kawasan lindung melalui pembatasan pembangunan di zona berisiko tinggi dan pengembangan infrastruktur yang berketahanan iklim.

Actions (login required)

View Item