DAMAYANTI, ALFINA (2026) AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISAN PADA JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR BEKAS (STUDI KASUS BERKAH JAYA MOTOR SEMARANG). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 22.C1.0026 - ALFINA DAMAYANTI-COVER_a.pdf Download (782kB) | Preview
	Text 22.C1.0026 - ALFINA DAMAYANTI-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C1.0026 - ALFINA DAMAYANTI-DAPUS _a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 22.C1.0026 - ALFINA DAMAYANTI-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Fenomena praktik perjanjian lisan dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini masih banyak digunakan, khususnya dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas. Perjanjian lisan sering dipilih karena dianggap lebih praktis, sederhana, dan didasarkan pada kepercayaan antar pihak. Namun demikian, penggunaan perjanjian lisan memiliki kelemahan, terutama dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa atau wanprestasi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi merugikan salah satu pihak, khususnya penjual dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji dua permasalahan, yaitu bagaimana akibat hukum perjanjian lisan apabila terjadi wanprestasi serta bagaimana perlindungan hukum terhadap penjual apabila pembeli melakukan wanprestasi dalam perjanjian lisan jual beli kendaraan bermotor bekas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dan analisis dilakukan secara kualitatif tanpa menggunakan perhitungan matematis. Sumber data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara kepada pelaku usaha jual beli kendaraan bermotor bekas di Kota Semarang, serta didukung oleh studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian lisan tetap sah dan mengikat secara hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam hal terjadi wanprestasi, akibat hukum yang timbul antara lain kewajiban pemenuhan prestasi, pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, serta peralihan risiko kepada pihak yang wanprestasi. Namun, dalam praktiknya, perjanjian lisan memiliki kelemahan dalam aspek pembuktian sehingga menyulitkan penjual untuk menuntut haknya secara hukum. Dalam perspektif perlindungan hukum, kondisi ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui upaya pencegahan, seperti penggunaan bukti pendukung berupa kwitansi, bukti transfer, maupun komunikasi elektronik guna meminimalisir terjadinya sengketa. Sementara itu, perlindungan hukum represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa apabila wanprestasi telah terjadi, baik melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi untuk menegakkan hak-hak penjual.

Actions (login required)

View Item