MURIB, LORINCE (2026) PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT SUKU DANI DI PAPUA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 19.C1.0095 - LORINCE MURIB-cover_a.pdf Download (957kB) | Preview
	Text 19.C1.0095 - LORINCE MURIB-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 19.C1.0095 - LORINCE MURIB-DAPUS _a.pdf Download (825kB) | Preview
	Text 19.C1.0095 - LORINCE MURIB-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi adanya praktik perkawinan adat sesama marga di kalangan masyarakat Suku Dani di Papua. Praktek ini merupakan isu yang menarik untuk ditelaah dari perspektif hukum karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas melarang perkawinan antar kerabat dekat, dan UndangUndang 16 tahun 2019 melarang perkawinan dibawah usia 19 Tahun. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Suku Dani ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019. 2) Bagaimana akibat hukum adat diterapkan terhadap perkawinan yang di bawah umur dan/atau semarga di Suku Dani. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris di mana penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif analistis. Penelitian ini memiliki objek yang berupa seluruh informasih tentang pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Suku Dani di Papua ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan yaitu studi lapangan dan studi pustaka. Data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Proses analisis dimulai dengan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sudut pandang yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkawinan adat Suku Dani diatur berdasarkan pada sistem satu suku bedasarkan marga sehingga layak melakukan perkawinan. Perkawinan masyarakat Suku Dani jika ditijau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan syarat-syarat sah perkawinan, termasuk larangan perkawinan antara orang yang memiliki hubungan darah dan satu keturunan. Ketentuan hukum adat Suku Dani ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang mengatur larangan perkawinan apabila memiliki hubungan darah. Hasil penelitian selanjutnya terkait dengan akibat hukum yang pertama dalam hukum adat, jika terjadi pelanggaran, maka dapat diberi sanksi. Sanksi ini sangat berpengaruh pada kelanjutan hidup di kampung tersebut, hal ini sudah menjadi hukuman alam sesuai kepercayaan ada Suku Dani. Selanjutnya akibat hukum dari aspek hukum nasional jika perkawinan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka terdapat akibat hukum.

Actions (login required)

View Item