SUTANTO, RONNY (2026) PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH PADA PRAKTIK MANDIRI PENYEHAT TRADISIONAL SANGKAL PUTUNG ATAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI KOTA BATAM. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 24.C2.0060 - RONNY SUTANTO-COVER_a.pdf Download (805kB) | Preview
	Text 24.C2.0060 - RONNY SUTANTO-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
Preview	Text 24.C2.0060 - RONNY SUTANTO-DAPUS _a.pdf Download (778kB) | Preview
	Text 24.C2.0060 - RONNY SUTANTO-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pelayanan kesehatan tradisional merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional yang berkembang di masyarakat dan memiliki nilai sosial serta budaya. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah praktik sangkal putung, yaitu layanan penanganan gangguan tulang berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun keberadaannya diakui dalam sistem pelayanan kesehatan, praktik ini tetap memerlukan pembinaan dan pengawasan pemerintah untuk menjamin legalitas, keamanan, mutu pelayanan, serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan praktik mandiri penyehat tradisional sangkal putung di Kota Batam, menganalisis pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah terhadap praktik tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pengawasan oleh Pemerintah Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitik. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dan narasumber, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan kondisi empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mandiri penyehat tradisional sangkal putung di Kota Batam telah memiliki dasar pengaturan, namun masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya. Pengawasan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Batam dilakukan melalui pembinaan, sosialisasi, pendataan, dan pemberian arahan, sedangkan pengawasan represif berupa pemberian sanksi belum berjalan secara optimal. Faktor yang memengaruhi pengawasan meliputi regulasi, kewenangan pemerintah, keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi, kesadaran hukum penyehat tradisional, serta faktor sosial budaya masyarakat. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah daerah terhadap praktik sangkal putung di Kota Batam telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya efektif. Diperlukan penguatan pendataan, pembinaan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, dan optimalisasi mekanisme pengawasan untuk menjamin pelayanan kesehatan tradisional yang aman, bermutu, dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Actions (login required)

View Item