PURBA, TUTI LISNAWATI NOVIANTI PURBA (2026) ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK KESEHATAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA DI RS CHARLIE HOSPITAL KENDAL. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 24.C2.0020 - DR. TUTI LISNAWATI NOVIANTI PURBA-COVER_a.pdf Download (682kB) | Preview
	Text 24.C2.0020 - DR. TUTI LISNAWATI NOVIANTI PURBA-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
Preview	Text 24.C2.0020 - DR. TUTI LISNAWATI NOVIANTI PURBA-DAPUS _a.pdf Download (997kB) | Preview
	Text 24.C2.0020 - DR. TUTI LISNAWATI NOVIANTI PURBA-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Pemenuhan hak atas kesehatan merupakan hak asasi konstitusional warga negara. Namun, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan model pembayaran prospektif tarif paket Indonesian Case Based Groups (INA-CBGs) menuntut kebijakan Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB), yang memicu dilema hukum terkait potensi penurunan mutu pelayanan di rumah sakit swasta. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pemenuhan hak kesehatan dalam program JKN dengan kebijakan KMKB, implementasinya, serta hambatan di RS Charlie Hospital Kendal. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis untuk mengamati bekerjanya hukum di dalam realitas sosial (law in action). Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitik dengan desain kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam bersama manajemen rumah sakit, Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), tim kendali mutu kendali biaya, komite internal faskes, pasien, dan verifikator BPJS Kesehatan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan sinkronisasi regulasi secara normatif-administratif telah berjalan baik, namun implementasi KMKB menghadapi hambatan sistemik berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Pertama, substansi hukum mengalami ketegangan akibat regulasi teknis hilir yang restriktif mereduksi jaminan hak materiil hulu. Kedua, struktur hukum terhambat disfungsi preventif TKMKB serta pending/dispute interpretasi koding antara verifikator BPJS dan DPJP. Ketiga, budaya hukum dipengaruhi kekakuan tarif terhadap komorbid kompleks, plafon obat rawat jalan (Rp70.000,-), dan restriksi BMHP yang menekan otonomi klinis. Namun, hak pelayanan pasien tetap terpenuhi secara bermutu karena manajemen bertindak sebagai buffer penyerap risiko finansial. Secara makro disimpulkan melalui analisis yuridis bahwa pemenuhan hak kesehatan peserta JKN melalui kebijakan KMKB di RS Charlie Hospital Kendal secara normatif telah terpenuhi, namun secara sosiologis-operasional belum berjalan sepenuhnya ideal karena kepastian pemenuhan hak konstitusional masih bergantung pada pengorbanan margin ekonomi internal fasilitas kesehatan.

Actions (login required)

View Item