REGINATA, GABRIELA (2026) PELINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DALAM TELEKONSULTASI HASIL PEMERIKSAAN DERMOSKOPI DI RSUD X PROVINSI Z. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 24.C2.0017 - GABRIELA REGINATA-COVER_a.pdf Download (864kB) | Preview
	Text 24.C2.0017 - GABRIELA REGINATA-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text 24.C2.0017 - GABRIELA REGINATA-DAPUS _a.pdf Download (862kB) | Preview
	Text 24.C2.0017 - GABRIELA REGINATA-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (959kB)

Abstract

Perkembangan telemedisin mendorong transformasi pelayanan kesehatan, termasuk bidang dermatologi melalui telekonsultasi hasil pemeriksaan dermoskopi. Pemanfaatan teknologi ini meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait kewenangan dokter, tanggung jawab profesional, keamanan data, dan kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan berbasis elektronik. Karakteristik telekonsultasi yang bergantung pada data klinis digital dan interpretasi profesional dokter menuntut adanya pelindungan hukum yang memadai bagi dokter dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum, pelaksanaan pelindungan hukum, dan faktor-faktor yang memengaruhi pelindungan hukum bagi dokter dalam telekonsultasi hasil pemeriksaan dermoskopi di RSUD X Provinsi Z. Penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika serta para pihak terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teori pelindungan hukum Philipus M. Hadjon, teori keadilan John Rawls, dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telekonsultasi hasil pemeriksaan dermoskopi di RSUD X telah memiliki dasar hukum yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan terkait telemedisin, informasi dan transaksi elektronik, serta pelindungan data pribadi. Pelindungan hukum bagi dokter diwujudkan melalui pelindungan preventif berupa pengaturan kewenangan praktik, standar profesi, standar prosedur operasional, informed consent, keamanan data pasien, dan dokumentasi rekam medis elektronik, serta pelindungan represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa medis, penegakan disiplin profesi, mediasi, dan proses peradilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya meliputi faktor teknis yang mencakup kualitas perangkat dermoskopi, stabilitas jaringan internet, integrasi rekam medis elektronik, keamanan data pasien, kesiapan tenaga medis dalam penggunaan teknologi digital, faktor sosial yang berkaitan dengan tingkat penerimaan masyarakat terhadap telekonsultasi, kepercayaan pasien terhadap diagnosis berbasis digital, dan faktor budaya tenaga medis yang masih cenderung mengutamakan pemeriksaan secara langsung. Maka, diperlukan penguatan regulasi dan penyusunan standar operasional yang lebih spesifik guna meningkatkan pelindungan bagi dokter dalam penyelenggaraan telekonsultasi hasil pemeriksaan dermoskopi.

Actions (login required)

View Item