ADJI, ARGA SETYO (2026) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI PESERTA JAMINAN KESEHATAN: STUDI KASUS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN 2021 DAN ANTHEM INC. 2015. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 23.C2.0102 - ARGA SETYO ADJI-COVER_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 23.C2.0102 - ARGA SETYO ADJI-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
Preview	Text 23.C2.0102 - ARGA SETYO ADJI-DAPUS _a.pdf Download (722kB) | Preview
	Text 23.C2.0102 - ARGA SETYO ADJI-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Transformasi digital pelayanan kesehatan telah mengalihkan pengelolaan data peserta jaminan kesehatan ke dalam sistem elektronik yang terintegrasi, yang di satu sisi meningkatkan efisiensi pelayanan, namun di sisi lain memperbesar risiko kebocoran data pribadi peserta. Insiden kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021 yang melibatkan sekitar 279 juta data penduduk menunjukkan kerentanan sistemik dalam tata kelola data kesehatan di Indonesia. Verifikasi atas kedua kasus yang dikaji menunjukkan bahwa data yang bocor, baik pada BPJS Kesehatan 2021 maupun Anthem Inc. 2015, secara faktual berupa data pribadi peserta dan bukan rekam medis klinis, sehingga objek kajian penelitian ini ditegaskan sebagai kebocoran data pribadi peserta jaminan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap kebocoran data pribadi peserta jaminan kesehatan di Indonesia dan di Amerika Serikat, serta mengkaji penyelesaian kasus BPJS Kesehatan 2021 dan Anthem Inc. 2015 guna merumuskan model pertanggungjawaban yang paling responsif untuk diadopsi Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi eksploratif, deskriptif, eksplanatoris, dan preskriptif. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan, dan literatur dipadukan dengan temuan lapangan melalui wawancara mendalam dengan regulator, praktisi teknologi informasi BPJS Kesehatan, dan akademisi hukum. Analisis dilakukan untuk menilai kesenjangan antara norma (das Sollen) dan penerapannya (das Sein). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik dan pengendali data pribadi memikul kewajiban preventif dan represif berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta rezim hukum kesehatan, namun mekanisme penegakannya masih terfragmentasi sehingga posisi korban lemah. Di Amerika Serikat, HIPAA 1996 jo. HITECH Act 2009 membentuk pertanggungjawaban berlapis melalui penalty tiers, Corrective Action Plan, dan breach notification yang berorientasi pada pemulihan korban, sebagaimana tampak pada penyelesaian kasus Anthem Inc. 2015. Kedua kasus memperlihatkan perbedaan paradigma: Indonesia cenderung state-centered dan prosedural, sedangkan Amerika Serikat mengintegrasikan sanksi, perbaikan sistem, dan kompensasi korban. Penelitian ini merekomendasikan model pertanggungjawaban yang responsif dan progresif bagi Indonesia melalui penguatan peraturan pelaksana UU PDP, penguatan kelembagaan pengawas pelindungan data pribadi, penerapan standar keamanan minimum yang wajib, serta mekanisme pemulihan hak korban yang terintegrasi.

Actions (login required)

View Item