TUDA, JOSEF SEM BERTH (2026) PERAN PEMERINTAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENGENDALIAN PENYAKIT MALARIA TAHUN 2023 MENUJU ELIMINASI MALARIA TAHUN 2030. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 23.C2.0055 - JOSEF SEM BERTH TUDA-COVER_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 23.C2.0055 - JOSEF SEM BERTH TUDA-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text 23.C2.0055 - JOSEF SEM BERTH TUDA-DAPUS _a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 23.C2.0055 - JOSEF SEM BERTH TUDA-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan peran, implementasi, dan hambatan Pemerintah Kota Bitung dalam pengendalian malaria menuju eliminasi tahun 2030. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya kasus malaria di Kota Bitung, belum optimal upaya pengendaliannya, selain itu terdapat disharmoni regulasi antara Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (Permenkes 22/2022) yang menargetkan eliminasi malaria tahun 2030 dan Peraturan Walikota Bitung Nomor 54 Tahun 2021 tentang Eliminasi Malaria (Perwali 54/2021) yang masih mencantumkan target eliminasi tahun 2021, serta perbedaan standar penanggulangan yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi preskriptif analitis melalui kajian normatif dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan peran Pemerintah Kota Bitung telah memiliki dasar hukum memadai berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Permenkes 22/2022, dan Perwali 54/2021. Implementasi peran pemerintah melalui promosi kesehatan, pengendalian faktor risiko, surveilans, penanganan kasus, dan koordinasi lintas sektor telah berjalan, namun belum optimal karena kasus malaria masih ditemukan di wilayah endemis. Hambatannya meliputi disharmoni regulasi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, serta faktor lingkungan dan perilaku masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengendalian malaria di Kota Bitung dipengaruhi oleh keselarasan regulasi dan optimalisasi peran pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi Perwali 54/2021 dengan Permenkes 22/2022 dan kebijakan kesehatan nasional lainnya, serta penguatan koordinasi lintas sektor, dukungan sumber daya, dan partisipasi masyarakat guna mendukung tercapainya eliminasi malaria tahun 2030.

Actions (login required)

View Item