WINATHA, BIRGITTA WANGSA (2026) REGULASI DAN IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN DOKTER WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 23.C2.0052 - BIRGITTA WANGSA WINATHA-COVER_a.pdf Download (828kB) | Preview
	Text 23.C2.0052 - BIRGITTA WANGSA WINATHA-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 23.C2.0052 - BIRGITTA WANGSA WINATHA-DAPUS _a.pdf Download (819kB) | Preview
	Text 23.C2.0052 - BIRGITTA WANGSA WINATHA-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Namun, Indonesia masih menghadapi permasalahan kekurangan dan ketidakmerataan tenaga medis, khususnya dokter spesialis dan subspesialis. Di sisi lain, terdapat fenomena datangnya dokter warga negara asing untuk melalukan pemeriksaan awal yang diumumkan di social media dan perkembangan praktik kedokteran lintas negara melalui telesurgery. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengaturan pendayagunaan dokter WNA yang mampu memberikan kepastian hukum terkait kompetensi, perizinan, pengawasan, pelindungan pasien, serta pertanggungjawaban hukum apabila terjadi maladministrasi atau malpraktik. Oleh karena itu menarik untuk mengetahui regulasi dan hambatan pendayagunaan dokter warga negara asing, serta potensi akibat hukum bagi dokter warga negara asing yang memberikan pelayanan kesehatan di Indonesia apabila terjadi maladministrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian eksploratif dan preskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta wawancara sebagai bahan pengayaan. Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundangundangan, doktrin, teori hukum, dan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan dokter WNA di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksananya, namun implementasinya masih menghadapi hambatan administratif, antara lain lamanya proses perizinan, belum optimalnya koordinasi lintas instansi, dan kendala bahasa. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum, dokter WNA dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan sifat dan bentuk pelanggarannya melalui mekanisme administratif, disiplin profesi, perdata, pidana, serta keimigrasian. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan teknis yang lebih jelas, koordinasi dan pengawasan terpadu, serta penguatan pelindungan pasien untuk menjamin kepastian hukum dan keselamatan pasien.

Actions (login required)

View Item