BAHRI, MARISKA AMALIA (2026) PERAN BIDAN PRAKTIK MANDIRI (BPM) DALAM MELAKSANAKAN RUJUKAN KEGAWATDARURATAN MATERNAL NEONATAL DI WILAYAH RANTING II KOTA SEMARANG. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 22.C2.0055 - MARISKA AMALIA BAHRI-COVER_a.pdf Download (646kB) | Preview
	Text 22.C2.0055 - MARISKA AMALIA BAHRI-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C2.0055 - MARISKA AMALIA BAHRI-DAPUS _a.pdf Download (721kB) | Preview
	Text 22.C2.0055 - MARISKA AMALIA BAHRI-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Kegawatdaruratan maternal dan neonatal merupakan kondisi yang mengancam keselamatan ibu dan bayi sehingga memerlukan penanganan cepat serta sistem rujukan yang efektif. Bidan Praktik Mandiri (BPM) memiliki peran penting dalam mendeteksi komplikasi, memberikan pertolongan awal, dan melaksanakan rujukan sesuai kewenangannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan dan tanggung jawab BPM, pelaksanaan rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, serta kendala hukum dan praktis yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Wilayah Ranting II Kota Semarang. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan lima Bidan Praktik Mandiri, Dinas Kesehatan Kota Semarang, dan pasien, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPM telah melaksanakan kewenangannya melalui asesmen klinis, stabilisasi awal, dan rujukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan rujukan dilakukan melalui koordinasi antar fasilitas kesehatan dan pendampingan pasien, namun efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya standarisasi SOP, sistem komunikasi yang belum terintegrasi, keterbatasan sarana, respons fasilitas rujukan, hambatan geografis, serta kesiapan keluarga dalam pengambilan keputusan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal oleh BPM telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih diperlukan penguatan sistem pelayanan untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan rujukan.

Actions (login required)

View Item