ELIZABETH, KRISTINA (2026) PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI TAHANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 22.C2.0054 - KRISTINA ELIZABETH-COVER_a.pdf Download (997kB) | Preview
	Text 22.C2.0054 - KRISTINA ELIZABETH-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C2.0054 - KRISTINA ELIZABETH-DAPUS _a.pdf Download (788kB) | Preview
	Text 22.C2.0054 - KRISTINA ELIZABETH-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Hak atas kesehatan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat melalui berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang, termasuk tahanan yang ditempatkan di Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUTAN Polri), tetap memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Pemenuhan dalam praktiknya hak atas kesehatan bagi tahanan masih menghadapi masalah utama berupa kekaburan norma, khususnya ketidakjelasan batas frasa ‘pelayanan kesehatan tertentu’ dan pembagian tanggung jawab pembiayaan. Kekaburan tersebut menimbulkan disharmoni dalam penerapan antara peraturan umum (lex generalis), peraturan khusus di lingkungan Polri (lex specialis), dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kerangka hukum yang mengatur hak kesehatan tahanan di lingkungan Polri, (2) menelaah implementasi layanan kesehatan tahanan termasuk mekanisme pembiayaannya, serta (3) menganalisis apakah kerangka hukum pengaturan hak kesehatan tahanan Polri sudah menjamin pemenuhan hak kesehatan tahanan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis kualitatif. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penjaga tahanan (Sat Tahti), penyidik, petugas Kedokteran Kepolisian (Dokpol), pengelola layanan kesehatan rujukan, BPJS Kesehatan, dan ahli hukum yang tercantum dalam hasil penelitian, serta melalui observasi terhadap penerimaan tahanan, pemeriksaan kesehatan awal, pemantauan kondisi kesehatan, pemberian obat, pencatatan, pengawalan, dan mekanisme rujukan. Analisis dilakukan melalui interpretasi gramatikal dan sistematis serta analisis sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk menilai hubungan norma dengan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan tahanan masih sangat tergantung pada anggaran internal Polri, sehingga akses layanan kesehatan menjadi terbatas dan rawan diskriminasi. Tahanan belum sepenuhnya dijamin dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-BPJS), padahal secara prinsip mereka tetap merupakan warga negara. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan, serta potensi pelanggaran HAM. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi regulasi, penyusunan petunjuk teknis (juknis) pemenuhan hak kesehatan tahanan, serta integrasi tahanan ke dalam skema JKN-BPJS. Pemenuhan hak kesehatan tahanan dapat dipenuhi secara adil, bermutu, dan nondiskriminatif sesuai amanat konstitusi dan prinsip hak asasi manusia.

Actions (login required)

View Item