PEMENUHAN HAK KESEHATAN MASYARAKAT DI DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN (DTPK) MELALUI PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT APUNG OLEH KAPAL REPUBLIK INDONESIA DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO – 991 (KRI WSH – 991)

WIDJAYANTO, INDRA (2026) PEMENUHAN HAK KESEHATAN MASYARAKAT DI DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN (DTPK) MELALUI PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT APUNG OLEH KAPAL REPUBLIK INDONESIA DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO – 991 (KRI WSH – 991). S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

[img]
Preview
Text
24.C2.0013-INDRA WIDJAYANTO-COVER_a.pdf

Download (921kB) | Preview
[img] Text
24.C2.0013-INDRA WIDJAYANTO-ISI _a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
24.C2.0013-INDRA WIDJAYANTO-DAPUS _a.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
24.C2.0013-INDRA WIDJAYANTO-LAMP _a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Pemenuhan hak atas kesehatan merupakan kewajiban konstitusional negara yang harus diwujudkan secara merata, termasuk bagi masyarakat di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) yang memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum, praktik penyelenggaraan Rumah Sakit Apung (RS Apung) KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 (KRI WSH-991), serta kontribusinya dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam, dan observasi, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai regulasi terkait hak kesehatan, belum ada pengaturan khusus mengenai RS Apung. Secara praktis, KRI WSH-991 mampu meningkatkan akses layanan kesehatan di wilayah DTPK, namun masih menghadapi kendala dalam keberlanjutan layanan, koordinasi antarinstansi, dan aspek legalitas operasional. Dari perspektif hak asasi manusia, layanan ini telah memenuhi aspek ketersediaan dan aksesibilitas, tetapi masih memerlukan penguatan pada kualitas dan keberlanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa RS Apung merupakan inovasi strategis dalam pemerataan layanan kesehatan, namun memerlukan penguatan regulasi dan sinergi lintas sektor agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Item Type: Thesis (S2)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law
Divisions: Graduate Program in Master of Law
Depositing User: mr Dwi Purnomo
Date Deposited: 28 May 2026 03:03
Last Modified: 28 May 2026 03:03
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/39807
Keywords: Hak atas Kesehatan, DTPK, Rumah Sakit Apung, KRI WSH-991, Pelayanan Kesehatan, Hukum Kesehatan

Actions (login required)

View Item View Item