MULYA, GAMA (2026) PROBLEMATIKA PENGATURAN MINUMAN FERMENTASI BERALKOHOL DALAM RANGKA MENDUKUNG KESEHATAN MASYARAKAT. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 24.C2.0002-GAMA MULYA-COVER _a.pdf Download (673kB) | Preview
	Text 24.C2.0002-GAMA MULYA-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 24.C2.0002-GAMA MULYA-DAPUS _a.pdf Download (739kB) | Preview
	Text 24.C2.0002-GAMA MULYA-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (801kB)

Abstract

Pengaturan minuman beralkohol di Indonesia masih dominan mengklasifikasikan produk berdasarkan kadar etanol (Golongan A, B, dan C) tanpa membedakan secara tegas proses produksi dan tingkat risikonya. Akibatnya, minuman fermentasi murni dengan manfaat kesehatan yang diproduksi terstandar kerap diperlakukan setara dengan minuman hasil destilasi maupun minuman campuran yang kurang memiliki manfaat kesehatan. Kondisi ini menjadi masalah karena sumber bahaya utama sering justru berasal dari produk tidak terstandar. Penyamarataan tersebut membuat pengendalian kurang tepat sasaran, kepastian hukum bagi pelaku usaha patuh melemah, dan perlindungan kesehatan masyarakat berpotensi tidak optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer dan sekunder, diperkuat wawancara semi-terstruktur dengan ahli hukum kesehatan dan ahli teknologi pangan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan triangulasi untuk menilai konsistensi norma, bukti ilmiah kesehatan, serta pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan minuman fermentasi beralkohol (MFB) tersebar lintas sektor (perindustrian, perdagangan, kesehatan/pangan, cukai, dan perizinan OSS-RBA) serta masih bertumpu pada kadar etanol, sehingga muncul ketidaksinkronan vertikal-horizontal dan beban perizinan berlapis. Kebijakan yang tidak membedakan proses produksi berdampak pada kesehatan masyarakat yaitu fokus pengawasan kurang mengarah pada sumber risiko utama yaitu campuran/ilegal yang tidak terstandar, sementara jalur legal dan pengawasan mutu bagi MFB terstandar dengan manfaat kesehatan menjadi tidak proporsional, hal ini berisiko mendorong pergeseran konsumsi ke pasar informal yang sulit diawasi. Urgensi peninjauan kebijakan terletak pada penerapan regulasi berbasis risiko yang menjadikan proses produksi sebagai dasar diferensiasi (fermentasi terstandar, fermentasi-destilasi, campuran), dibuat pengaturan tunggal lintas kementerian sehingga memberikan kepastian hukum disertai standar keamananmutu, pelabelan dan edukasi moderasi, serta penegakan terfokus pada segmen berisiko tinggi.

Actions (login required)

View Item