WIGNJOSOESASTRO, CINYADEWI (2026) PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN KLINIK KECANTIKAN DI KOTA SEMARANG SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 23.C2.0097-CINTYADEWI WIGNJOSOESASTRO-COVER_a.pdf Download (792kB) | Preview
	Text 23.C2.0097-CINTYADEWI WIGNJOSOESASTRO-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 23.C2.0097-CINTYADEWI WIGNJOSOESASTRO-DAPUS _a.pdf Download (756kB) | Preview
	Text 23.C2.0097-CINTYADEWI WIGNJOSOESASTRO-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perkembangan klinik kecantikan sebagai bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang meningkat pesat seiring tingginya kebutuhan layanan estetika medis. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab yang lebih tegas dalam pengaturan dan pengawasan tenaga medis serta fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan di lapangan, khususnya terkait perizinan, kompetensi tenaga medis, dan standar pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengawasan klinik kecantikan di Kota Semarang, mengkaji pelaksanaannya sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitik. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Kesehatan, organisasi profesi, dan pengelola klinik kecantikan, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan pengawasan telah cukup komprehensif. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui mekanisme perizinan berbasis risiko, inspeksi lapangan, evaluasi, serta penindakan administratif. Namun, dalam praktiknya, pengawasan belum berjalan optimal, yang ditandai dengan masih adanya ketidaksesuaian standar pelayanan, perbedaan interpretasi teknis antarpetugas, serta keterbatasan sumber daya pengawas. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pengawasan cenderung lebih terstruktur, tetapi masih menghadapi tantangan dalam implementasi di lapangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan meliputi aspek yuridis, teknis, dan sosial.

Actions (login required)

View Item