PRAMESUARI, FLORENTINA DEWI (2026) PELINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER RESIDEN BEDAH UMUM ATAS RISIKO TINDAKAN MEDIS OPERASI BEDAH YANG DILAKUKAN TERHADAP PASIEN DI RUMAH SAKIT (STUDI DI RSUD RAA SOEWONDO PATI). S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 23.C2.0054-FLORENTINA DEWI PRAMESUARI-COVER _a.pdf Download (777kB) | Preview
	Text 23.C2.0054-FLORENTINA DEWI PRAMESUARI-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 23.C2.0054-FLORENTINA DEWI PRAMESUARI-DAPUS_a.pdf Download (711kB) | Preview
	Text 23.C2.0054-FLORENTINA DEWI PRAMESUARI-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia yang mewajibkan negara dan fasilitas pelayanan kesehatan menyediakan layanan yang aman dan bermutu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengakui dokter residen sebagai peserta didik yang didayagunakan dalam pelayanan serta memberikan hak bantuan hukum jika terjadi sengketa medik, tetapi praktik pendelegasian tindakan operasi dari dokter spesialis kepada residen masih berpotensi menimbulkan sengketa ketika terjadi komplikasi atau kerugian pasien. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan, implementasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan tanggung jawab hukum dokter residen bedah umum atas risiko tindakan medis operasi bedah terhadap pasien di rumah sakit, dengan fokus di RSUD RAA Soewondo Pati. Metode Penelitian: Studi ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yuridis empiris untuk mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian: Regulasi UU 17/2023, PP 28/2024, Permenkes, Hospital bylaws, dan tata tertib telah membentuk kerangka perlindungan dan tanggung jawab antara rumah sakit, dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), dan residen. Praktik model graduated autonomy telah berjalan disertai supervisi DPJP. Namun, RS belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang rinci dan konsisten mengenai kewenangan klinis residen per tingkat pendidikan, standar supervisi, transparansi peran residen dalam informed consent, serta alur pendampingan hukum bagi residen, sehingga masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik. Saran: Saran penelitian ini mencakup penyusunan pedoman teknis nasional kewenangan residen, pembakuan SOP supervisi dan dokumentasi di rumah sakit, pembaruan format informed consent yang secara eksplisit mencantumkan keterlibatan residen, serta penegasan mekanisme pendampingan hukum dan perlindungan tanggung gugat profesi.

Actions (login required)

View Item