ADHITYO, PRAMANA (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN TINDAKAN BEDAH ROBOTIK JARAK JAUH (ROBOTIC TELESURGERY). S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 22.C2.0075-PRAMANA ADHITYO-COVER_a.pdf Download (864kB) | Preview
	Text 22.C2.0075-PRAMANA ADHITYO-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text 22.C2.0075-PRAMANA ADHITYO-DAPUS _a.pdf Download (904kB) | Preview
	Text 22.C2.0075-PRAMANA ADHITYO-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perkembangan teknologi kesehatan telah mendorong munculnya layanan medis inovatif seperti robotic telesurgery, tindakan bedah jarak jauh berbasis robotik dan jaringan latensi rendah. Teknologi ini berpotensi menjadi solusi untuk mengatasi ketidakmerataan layanan bedah di Indonesia. Implementasinya menimbulkan tantangan hukum yang lebih kompleks, meliputi isu kewenangan medis, standar kompetensi dan sertifikasi, informed consent khusus, pembagian tanggung jawab dalam multi-party liability, risiko malpraktik, serta hukum preventif dan represif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum yang mengatur penggunaan robotic telesurgery secara legal dan etik untuk memberikan perlindungan hukum bagi dokter dan pasien, membandingkan model pengaturan implementasi dengan negara yang mengadopsi teknologi serupa, dan mengkaji kemungkinan penerapan robotic telesurgery di Indonesia ke depannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, standar internasional, serta wawancara dengan narasumber kunci. Analisis dilakukan menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, komparatif, dan futuristik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan awal, namun kerangka hukum yang ada belum cukup untuk menampung kompleksitas robotic telesurgery dan masih bersifat umum, sehingga diperlukan aturan turunan berupa Permenkes dan pedoman teknis yang secara eksplisit mengatur dalam konteks robotic telesurgery. Praktik negara lain menunjukkan bahwa keselamatan pasien dan system-based governance menjadi pilar utama. Dengan demikian, robotic telesurgery memiliki prospek besar untuk mendukung pemerataan layanan kesehatan, dan keberhasilannya bergantung pada kesiapan regulasi, infrastruktur, kompetensi tenaga medis, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Actions (login required)

View Item