SUDRAJAT, IDHAM ANDAYANA (2026) PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH INSPEKTUR POLISI DI SEKOLAH PEMBENTUKAN PERWIRA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 21.C2.0099-IDHAM ANDAYANA SUDRAJAT-COVER _a.pdf Download (857kB) | Preview
	Text 21.C2.0099-IDHAM ANDAYANA SUDRAJAT-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.C2.0099-IDHAM ANDAYANA SUDRAJAT-DAPUS _a.pdf Download (754kB) | Preview
	Text 21.C2.0099-IDHAM ANDAYANA SUDRAJAT-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pemenuhan hak kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dan wajib dilaksanakan oleh negara, termasuk terhadap peserta didik pendidikan kedinasan kepolisian. Peserta didik Sekolah Inspektur Polisi (SIP) di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lemdiklat Polri berada dalam lingkungan pendidikan dengan intensitas fisik dan mental yang tinggi, sehingga memiliki kebutuhan kesehatan yang spesifik dan berbeda dari masyarakat umum. Di sisi lain, peserta didik TNI/Polri dikecualikan dari kepesertaan BPJS Kesehatan, sehingga pemenuhan hak kesehatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab institusi Polri. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai sejauh mana pengaturan dan penerapan pemenuhan hak kesehatan peserta didik SIP telah menjamin perlindungan hak kesehatan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemenuhan hak kesehatan bagi peserta didik SIP serta menilai penerapannya di Setukpa Lemdiklat Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Polri, serta studi lapangan melalui observasi dan wawancara dengan tenaga kesehatan, pengelola pendidikan, peserta didik, BPJS Kesehatan, dan ahli hukum. Analisis dilakukan dengan menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan konsep hak atas kesehatan berdasarkan prinsip Availability, Accessibility, Acceptability, dan Quality (AAAQ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan pemenuhan hak kesehatan peserta didik SIP telah memiliki dasar hukum yang kuat dan berlapis, mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Kesehatan, peraturan pelaksana, hingga regulasi internal Polri. Namun dalam penerapannya, struktur hukum layanan kesehatan telah terbentuk tetapi belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kapasitas pada kondisi pendidikan berintensitas tinggi, sementara budaya hukum masih menjadi hambatan utama, terutama dalam pemanfaatan layanan kesehatan mental. Dengan demikian, pemenuhan hak kesehatan peserta didik SIP di Setukpa belum sepenuhnya efektif dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item