TANGGUNG JAWAB HUKUM BIDAN PONED PUSKESMAS DALAM PELAKSANAAN RUJUKAN MEDIS KE RUMAH SAKIT SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN IBU DAN BAYI DI KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA

WIDYANTO, NOVAL KURNIAWAN (2026) TANGGUNG JAWAB HUKUM BIDAN PONED PUSKESMAS DALAM PELAKSANAAN RUJUKAN MEDIS KE RUMAH SAKIT SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN IBU DAN BAYI DI KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

[img]
Preview
Text
21.C2.0060-NOVAL KURNIAWAN WIDYANTO-COVER_a.pdf

Download (870kB) | Preview
[img] Text
21.C2.0060-NOVAL KURNIAWAN WIDYANTO-ISI _a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
21.C2.0060-NOVAL KURNIAWAN WIDYANTO-DAPUS _a.pdf

Download (835kB) | Preview
[img] Text
21.C2.0060-NOVAL KURNIAWAN WIDYANTO-LAMP _a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (803kB)

Abstract

Tingginya angka kematian ibu dan bayi serta terjadinya kasus kematian maternal pada proses rujukan di Puskesmas PONED Abuki dan Unaaha menimbulkan persoalan hukum terkait tanggung jawab bidan dalam pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum bidan PONED dalam proses referral maternal– neonatal serta bagaimana kesesuaiannya dengan standar profesi dan ketentuan Permenkes Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum bidan berdasarkan unsur kesalahan, kausalitas, dan kerugian. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif–empiris dengan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan kasus melalui wawancara serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan bidan pada kedua puskesmas secara umum telah sesuai standar profesi dan SOP rujukan, namun masih terdapat kendala sistemik seperti keterbatasan transport dan faktor keterlambatan rujukan yang memengaruhi outcome klinis. Gap analisis menunjukkan bahwa evaluasi tanggung jawab tidak dapat semata-mata dibebankan pada individu bidan tanpa mempertimbangkan faktor struktural pelayanan. Kesimpulannya, pertanggungjawaban hukum bidan harus dinilai secara komprehensif berdasarkan standar profesi dan sistem rujukan. Disarankan penguatan sarana rujukan, peningkatan kompetensi, dan pengawasan implementasi regulasi untuk menjamin keselamatan ibu dan bayi.

Item Type: Thesis (S2)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law
Divisions: Graduate Program in Master of Law
Depositing User: mr Dwi Purnomo
Date Deposited: 28 May 2026 01:35
Last Modified: 28 May 2026 01:35
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/39798
Keywords: tanggung jawab hukum, bidan PONED, rujukan medis, ibu dan bayi

Actions (login required)

View Item View Item