FIRMANSYAH, RIZKY ILHAM (2026) TELAAH KEBUTUHAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM PERSPEKTIF STUFENBAU DER RECHTSORDNUNG THEORY HANS NAWIASKY DAN THE PURE THEORY OF LAW HANS KELSEN. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 22.C1.0150-RIZKY ILHAM FIRMANSYAH-COVER_a.pdf Download (931kB) | Preview
	Text 22.C1.0150-RIZKY ILHAM FIRMANSYAH-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C1.0150-RIZKY ILHAM FIRMANSYAH-DAPUS_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 22.C1.0150-RIZKY ILHAM FIRMANSYAH-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (826kB)

Abstract

Indonesia menganut sistem presidensial dengan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Meskipun UUD 1945 telah mengatur kewenangan Presiden secara konstitusional, hingga saat ini belum terdapat Undang-Undang yang secara khusus mengatur Lembaga Kepresidenan, berbeda dengan lembaga negara lain seperti MPR, MK, dan Komisi Yudisial yang telah memiliki undang-undang tersendiri. Ketiadaan regulasi khusus ini memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kewenangan antarlembaga negara serta kebutuhan pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah ketiadaan Undang-Undang tersebut menimbulkan sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) serta apakah pembentukannya diperlukan berdasarkan perspektif Stufenbau der Rechtsordnung Theory Hans Nawiasky dan The Pure Theory of Law Hans Kelsen. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan Undang-Undang khusus Lembaga Kepresidenan tidak menimbulkan SKLN, karena konflik kewenangan yang pernah terjadi disebabkan oleh perbedaan penafsiran, bukan kekosongan hukum. Pengaturan kewenangan Lembaga Kepresidenan telah tersebar secara komprehensif dalam UUD 1945, berbagai undang-undang, dan peraturan pelaksananya sesuai dengan prinsip hierarki norma. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan tidak mendesak untuk dilakukan.

Actions (login required)

View Item