HOSANA, KEVIN FERNANDO (2026) PROBLEMATIKA PENAFSIRAN ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23P/HUM/2024 DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU‑XXII/2024. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 22.C1.0078-KEVIN FERNANDO HOSANA-COVER_a.pdf Download (831kB) | Preview
	Text 22.C1.0078-KEVIN FERNANDO HOSANA-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C1.0078-KEVIN FERNANDO HOSANA-DAPUS _a.pdf Download (821kB) | Preview
	Text 22.C1.0078-KEVIN FERNANDO HOSANA-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (843kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji problematika disharmonisasi putusan antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penafsiran syarat batas usia minimal calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Perbedaan penafsiran yang tajam antara Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengekspos kelemahan fundamental dalam sistem pengujian norma yang ada di Indonesia. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Studi ini menguraikan bahwa meskipun putusan MK bersifat superior karena bersumber langsung pada konstitusi, tatanan sistem hukum tetap membutuhkan katup pengaman agar krisis tata negara serupa tidak terulang. Hasil penelitian ini terletak pada penawaran rekayasa kelembagaan yang lebih taktis dan operasional, yakni adopsi mekanisme rujukan konstitusional (constitutional question atau preliminary ruling). Melalui instrumen ini, MA diwajibkan menunda persidangan Hak Uji Materiil dan meminta tafsir otentik kepada MK apabila terdapat potensi multi-tafsir pada norma undang-undang yang beririsan dengan konstitusi. Mekanisme ini diharapkan mampu menambal celah prosedural koordinasi yudisial, menjamin kepastian dan kesatuan hukum (unity of law), serta meminimalisasi benturan kelembagaan di masa mendatang.

Actions (login required)

View Item