ANTROLIN, LOUIS BERTRAND (2026) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 646/PID.B/2024/PN.SMG). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 22.C1.0027-LOUIS BERTRAND ANTROLIN-COVER_a.pdf Download (719kB) | Preview
	Text 22.C1.0027-LOUIS BERTRAND ANTROLIN-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C1.0027-LOUIS BERTRAND ANTROLIN-DAPUS _a.pdf Download (912kB) | Preview
	Text 22.C1.0027-LOUIS BERTRAND ANTROLIN-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Smg. Penggelapan dalam jabatan merupakan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan kerja dan kepercayaan dari pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta mengkaji faktor pendukung dan penghambat penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum, serta wawancara dengan hakim yang menangani perkara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses dan pertimbangan hukum dalam perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan meliputi unsur yuridis, non yuridis dan filosofis. Unsur yuridis meliputi unsur-unsur yang terpenuhi di dalam Pasal 374 KUHP, unsur non yuridis merupakan keadaan dan dampak putusan terhadap ruang lingkup sosial terdakwa dan unsur filosofis meliputi beberapa asas yaitu, asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan. Faktor pendukung utama adalah keselarasan semua alat bukti, sedangkan faktor penghambat adalah ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan. Kesimpulannya, putusan ini sejak penyidikan hingga putusan berjalan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Putusan mencerminkan sifat peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Putusan ini menjadi cerminan dari asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penulis menyarankan agar pihak penegak hukum mempertahankan sikap seperti pada bagian pertimbangan agar putusan yang tercipta kemudian bersifat komperehensif sesuai cita-cita hukum itu sendiri. Penulis juga menyarankan agar jaksa atau pihak terkait lebih tegas dalam hal pemanggilan saksi agar bisa hadir di dalam persidangan.

Actions (login required)

View Item