HERLIANA, TIARA AGNES (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL KARYA CIPTA MOTIF BATIK DI KAMPOENG BATIK LAWEYAN SOLO MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 22.C1.0015 - TIARA AGNES HERLIANA-COVER_a.pdf Download (735kB) | Preview
	Text 22.C1.0015 - TIARA AGNES HERLIANA-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C1.0015 - TIARA AGNES HERLIANA-DAPUS_a.pdf Download (774kB) | Preview
	Text 22.C1.0015 - TIARA AGNES HERLIANA-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (908kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan, pelaksanaan, serta fakto-faktor yang mempengaruhi pengrajin batik di Kampoeng Batik Laweyan Solo dalam mendaftarkan karya cipta motif batik. Latar belakang penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya cipta motif batik sebagai upaya memberikan kepastian hukum serta menjaga nilai ekonomi bagi pengrajin, meskipun motif batik telah diatur sebagai objek perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Rumusan masalah penelitian meliputi pengaturan perlindungan hukum, pelaksanaannya di lapangan, serta faktor penghambat pendaftaran hak cipta. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kanwil Kemenkum Jateng dan pengrajin batik, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menyediakan instrumen perlindungan hukum melalui mekanisme preventif berupa pencatatan ciptaan serta mekanisme represif berupa sanksi pidana dan gugatan perdata. Namun, dalam praktiknya ketentuan tersebut belum diimplementasikan secara optimal oleh pengrajin batik. Pengrajin jarang melakukan pencatatan hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UUHC dan hampir tidak pernah memanfaatkan upaya hukum berdasarkan Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 UUHC ketika terjadi pelanggaran. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman terhadap norma hukum. Yang telah diatur secara yuridis belum mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan ekonomi secara nyata bagi pengrajin. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman pengrajin terhadap Undang-Undang Hak Cipta, faktor budaya hukum yang bersifat turuntemurun, serta kendala pada aspek struktur dan pelaksanaan perlindungan hukum sseperti kurangnya pendampingan dan akses informasi terkait prosedur pencatatan hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akibatnya, perlindungan hukum yang telah diatur belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan manfaat ekonomi bagi pengrajin batik.

Actions (login required)

View Item