FLOREAN, APRILA ANASTASIA (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PENDANAAN PANGKALAN GAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 316/Pid.Sus/2024/PN Smg). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 22.C1.0001-APRILA ANASTASIA FLOREAN-COVER_a.pdf Download (758kB) | Preview
	Text 22.C1.0001-APRILA ANASTASIA0FLOREAN-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C1.0001-APRILA ANASTASIA0FLOREAN-DAPUS _a.pdf Download (860kB) | Preview
	Text 22.C1.0001-APRILA ANASTASIA0FLOREAN-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penegakan hukum merupakan fondasi utama dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di masyarakat. Kasus dalam Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Smg menunjukkan adanya rangkaian kebohongan yang dilakukan terdakwa dengan menjanjikan keuntungan sebesar 8% setiap dua minggu, sehingga korban mengalami kerugian hingga Rp1.318.800.000. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Smg dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hakhak korban penipuan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen putusan pengadilan, dan didukung dengan wawancara kepada hakim yang menangani perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan meliputi pertimbangan yuridis dan non yuridis. Unsur yuridis, majelis hakim menilai bahwa seluruh unsur Pasal 378 KUHP terpenuhi. Secara non yuridis, hakim mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hak-hak korban meliputi perlindungan preventif yang tercermin dari putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Smg sebagai peringatan dari dampak penipuan dan perlindungan represif dilakukan melalui proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan pelaku sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Simpulannya, penegakan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara ini telah memenuhi aspek kepastian hukum melalui pembuktian unsur tindak pidana penipuan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku. Namun, perlindungan terhadap korban masih perlu ditingkatkan terutama dalam aspek pemulihan kerugian korban.

Actions (login required)

View Item