MARUTI, WILGEFORTIS SADHVIKA VRASPATI GADING AYU (2026) PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. S1 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 20.C1.0057-WILGEFORTIS SADHVIKA VRASPATI GADING AYU MARUTI-COVER_a.pdf Download (899kB) | Preview
	Text 20.C1.0057-WILGEFORTIS SADHVIKA VRASPATI GADING AYU MARUTI-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 20.C1.0057-WILGEFORTIS SADHVIKA VRASPATI GADING AYU MARUTI-DAPUS _a.pdf Download (841kB) | Preview
	Text 20.C1.0057-WILGEFORTIS SADHVIKA VRASPATI GADING AYU MARUTI-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (715kB)

Abstract

Pekerjaan memiliki peran penting bagi kehidupan manusia, karena menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, hak atas pekerjaan yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi negara. Negara berkewajiban untuk menyediakan kesempatan kerja yang layak, namun karena keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri menyebabkan banyak warga negara memilih bekerja di luar negeri. Di sisi lain, pekerja migran Indonesia banyak menghadapi persoalan seperti pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber pengumpulan data diperoleh dari pencarian data di lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelindungan pekerja migran Indonesia berdasarkan perspektif hak asasi manusia memiliki peran penting dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia pekerja migran Indonesia. Ini melibatkan calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga dan badan penempatan telah menjalankan perannya dengan baik tanpa kendala. Namun, adanya keterlibatan pihak ketiga yaitu dari calo atau pihak pemberi kerja yang mempersulit pemerintah dalam memberikan pelindungan kepada pekerja migran secara merata. Kesimpulan penulis, pelindungan pekerja migran Indonesia merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia setiap warga negara. Pelindungan tersebut diwujudkan melalui pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Saran penulis meskipun peraturan telah dibentuk, pelindungan pekerja migran Indonesia belum berjalan secara optimal. Maka, perlu keselarasan regulasi pelindungan sosial dan reintegrasi ekonomi serta penindakan tegas terhadap pihak ketiga.

Actions (login required)

View Item