Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon

Dewi, Yustina Trihoni Nalesti Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon. Project Report. Rajawali Press.

[img]
Preview
Text
Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon ACC CETAK 14-11-2023.pdf

Download (5MB) | Preview

Abstract

Ambon memiliki keunikan sebagai satu-satunya kota di Indonesia yang mengelola 3 subsistem pemerintahan secara sekaligus yaitu terdiri dari 20 kelurahan, 8 desa, dan 22 desa adat (negeri). Ini membuktikan ciri khas Ambon, bahwasanya kemajemukan bukan saja pada masyarakatnya tetapi juga pada sistem pemerintahannya. Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan dapat mewujudkan otonomi desa adat yang asimetris berbasis masyarakat adat dengan kekhususannya dalam hal eksistensi, kelembagaan dan fungsinya yang berbeda dengan desa atau kelurahan. Salah satu kekhususan negeri adalah Lembaga Saniri, suatu lembaga adat yang mendapatkan tempat dalam struktur negeri yang dapat berfungsi mewadahi kehendak dan partisipasi masyarakat dalam pengaturan, pengelolaan, dan penyelesaian setiap masalah yang ada pada masyarakat negeri. Dengan demikian, Lembaga Saniri mempunyai posisi sentral yang berfungsi sebagai lembaga legislatif sekaligus lembaga yudikatif pada masyarakat negeri. Dengan memahami eksistensi, kelembagaan dan fungsi ideal Saniri sekaligus membandingkan dengan realita dinamika saat ini maka menjadi kebutuhan mendesak melakukan penguatan kapasitas Lembaga Saniri yang aspiratif dalam pembangunan masyarakat di Kota Ambon. Penguatan kapasitas Lembaga Saniri yang aspiratif memerlukan peningkatan kapasitas lembaga dan anggota Saniri agar mampu menjalankan fungsinya dalam memberi dukungan pada penyelesaian berbagai konflik dan rekonstruksi sosial masyarakat Ambon. Peningkatan kapasitas tersebut dilakukan dengan melakukan bimbingan teknis, terutama pada delapan sektor penting yaitu terkait: 1) hukum adat, 2) pemerintahan negeri, 3) pembangunan negeri, 4) teknik penyusunan peraturan negeri, 5) pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, 6) pengartikulasian aspirasi masyarakat, 7) keterampilan komunikasi, dan 8) penyelesaian sengketa. Harapannya, dengan peningkatan delapan keterampilan tersebut akan meningkatkan kapasitas anggota Saniri yang akan berdampak sosial dan budaya bagi peningkatan partisipasi masyarakat. Untuk tujuan itu maka buku ini menjadi penting sebagai sarana pelatihan dan bimbingan teknis kepada seluruh anggota Saniri sehingga akan menjadi panduan dalam setiap proses yang dijalankan. Atas tersusunnya modul ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Lembaga Pengembangan Dana Pendidikan (LPDP) Riset Produktif (Rispro) yang telah mendukung pendanaan bagi terselenggaranya seluruh proses penyusunan modul, kepada Pemerintah Kota Ambon yang sudah mendukung dan memfasilitasi seluruh diskusi, FGD, dan penyempurnaan modul, kepada Institut Tifa Damai Maluku, yang dengan setia melakukan pendampingan pada anggota Saniri dalam semua proses yang dijalankan, kepada institusi penyusun Universitas Katolik Soegijapranata – Universitas Pattimura – IAIN Ambon dan kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Harapan kami, semoga buku ini akan bermanfaat dan berdaya guna sesuai dengan tujuan yang kami rancangkan sejak awal mula. Semoga Tuhan Yang Maha Kasih akan memberkati semua usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh ini.

Item Type: Monograph (Project Report)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law
300 Social Sciences > 340 Law > 342 Constitutional and administrative law
300 Social Sciences > 340 Law > 344 Labor, social, education & cultural law
300 Social Sciences > 340 Law > 348 Laws, regulations & cases
Depositing User: Ms Trihoni Nalesti
Date Deposited: 05 May 2026 04:38
Last Modified: 07 May 2026 03:20
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/39778
Keywords: UNSPECIFIED

Actions (login required)

View Item View Item