RATU S, CORY MAUREEN (2026) UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DI DAERAH PERBATASAN MELALUI PELAYANAN GERIATRI DI RSUD DR. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT. S2 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 25.C2.0077 - CORY MAUREEN RATU S-COVER_a.pdf Download (900kB) | Preview
	Text 25.C2.0077 - CORY MAUREEN RATU S-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text 25.C2.0077 - CORY MAUREEN RATU S-DAPUS_a.pdf Download (784kB) | Preview
	Text 25.C2.0077 - CORY MAUREEN RATU S-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB)

Abstract

Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara dan diatur dalam undang-undang, khususnya lanjut usia (lansia). Geriatri merupakan cabang disiplin ilmu kedokteran yang mempelajari aspek kesehatan dan kedokteran pada warga lansia. Pemenuhan hak atas kesehatan pasien geriatri di daerah perbatasan menghadapi tantangan tersendiri akibat keterbatasan akses, sumber daya, serta karakteristik geografis daerah perbatsan. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaturan pelayanan geriatri, upaya pemenuhan hak atas kesehatan pasien geriatri, serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan spesifikasi preskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan peraturan perundangundangan dan literatur hukum kesehatan, serta penelitian lapangan melalui wawancara mendalam. Data dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan UUD Tahun 1945 diperkuat dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah memberikan jaminan kuat terhadap hak atas kesehatan lansia, namun dalam pengaturan ditemukan disharmonisasi tentang perbedaan paradigma antara UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya terkait pendekatan pelayanan geriatri yang komprehensif. Kemudian Permenkes Nomor 79 tahun 2014 harus disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini. Pelaksanaan pelayanan geriatri di RSUD dr. Achmad Diponegoro dinilai belum optimal akibat kurangnya sumber daya manusia kesehatan (SDMK), sarana dan prasarana, aksesibilitas layanan, kondisi geografis daerah perbatasan yang sulit dijangkau serta sanksi adat. Berdasarkan hasil penelitian ini, kami merekomendasikan perubahan UU Nomor 13 Tahun 1998 dan Permenkes Nomor 79 Tahun 2014 dan agar disesuaikan dengan UU Nomor 17 tahun 2023, serta memperjelas terminologi geriatri serta cakupan pelayanan geriatri. Selain itu, Pelaksanaan pelayanan geriatri di RSUD dr. Achmad Diponegoro direkomendasikan menerapkan sistem one stop service untuk mengurangi mobilisasi pasien geriatri serta telemedicine untuk menjangkau pasien geriatri secara lebih luas.

Actions (login required)

View Item