WIBOWO, TANDEAN ANDRE (2026) PERLINDUNGAN KERAHASIAAN MEDIS DALAM MEDIASI ELEKTRONIK, KAJIAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. S2 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 25.C2.0058 - TANDEAN ANDRE WIBOWO-COVER _a.pdf Download (857kB) | Preview
	Text 25.C2.0058 - TANDEAN ANDRE WIBOWO-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 25.C2.0058 - TANDEAN ANDRE WIBOWO-DAPUS _a.pdf Download (872kB) | Preview
	Text 25.C2.0058 - TANDEAN ANDRE WIBOWO-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (782kB)

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan kerahasiaan medis dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi elektronik yang kian relevan di era digitalisasi pelayanan kesehatan. Penggunaan teknologi informasi dalam mediasi memang meningkatkan efisiensi, namun juga menimbulkan risiko terhadap keamanan data dan privasi pasien. Permasalahan hukum yang timbul adalah sejauh mana kerahasiaan medis dilindungi oleh peraturan perundang-undangan nasional, khususnya UndangUndang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan bagaimana kesesuaiannya dengan praktik mediasi elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaminan hukum terhadap kerahasiaan medis dalam mediasi elektronik, menilai kecukupan norma yang berlaku, serta memberikan rekomendasi normatif untuk memperkuat perlindungan hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terhadap ketentuan internasional, khususnya General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa dan Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) di Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan perlindungan kerahasiaan medis dalam peraturan nasional belum sepenuhnya memadai karena belum diatur secara rinci mengenai standar teknis keamanan data, autentikasi pengguna, enkripsi, dan audit elektronik dalam pelaksanaan mediasi. Selain itu, terdapat potensi benturan norma antara kewajiban menjaga rahasia medis dengan kebutuhan membuka informasi untuk kepentingan penyelesaian sengketa. Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung merevisi PERMA No. 3 Tahun 2022 dengan menambahkan ketentuan teknis perlindungan data elektronik, serta mendorong pembentukan lembaga pengawas independen dan peningkatan kompetensi mediator dalam menjaga kerahasiaan medis sebagai bentuk perlindungan hak privasi pasien di era digital.

Actions (login required)

View Item