ASTERN P., LOURENSIA BRIGITA (2026) PELAKSANAAN BATASAN DIAGNOSA KLINIK OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PASIEN DI RUMAH SAKIT. S2 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 25.C2.0056 - LOURENSIA BRIGITA ASTERN PRAHA-COVER_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 25.C2.0056 - LOURENSIA BRIGITA ASTERN PRAHA-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 25.C2.0056 - LOURENSIA BRIGITA ASTERN PRAHA-DAPUS _a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 25.C2.0056 - LOURENSIA BRIGITA ASTERN PRAHA-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Hak atas kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan menjadi dasar perlindungan hukum bagi pasien dalam menerima pelayanan kesehatan. Dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan mengatur batasan diagnosa klinik yang dapat dijamin melalui mekanisme INACBG’s. Kebijakan ini bertujuan memastikan pelayanan yang efisien dan terkendali secara biaya. Namun, dalam praktiknya, dokter menetapkan diagnosa klinik berdasarkan kompetensi ilmu kedokteran dan kondisi individual pasien, sehingga kerap muncul ketidaksesuaian antara diagnosa klinis dengan diagnosa yang diakui sistem BPJS. Ketidaksesuaian tersebut dapat berdampak pada pemenuhan hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk melihat bagaimana pengaturan tersebut diterapkan di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap tujuh responden, terdiri dari dua dokter spesialis, empat pasien peserta JKN, dan satu petugas casemix rumah sakit. Data sekunder diperoleh melalui kajian peraturan perundangundangan, buku, dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan batasan diagnosa klinik didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945, UU SJSN, UU BPJS, hingga Permenkes INA-CBG’s. Namun, sistem INA-CBG’s dan pengkodean diagnosa ICD cenderung menyederhanakan kondisi klinis dan membatasi independensi profesional dokter. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara hak normatif pasien menurut UU Kesehatan dengan pelaksanaannya di rumah sakit. Ketidaksinkronan dipengaruhi oleh empat faktor: regulasi dan kebijakan yang administratif-finansial, sistem coding dan verifikasi klaim yang tidak fleksibel, dilema etika profesi (dual loyalty) pada dokter, serta kurangnya edukasi dan komunikasi kepada tenaga kesehatan dan pasien. Penelitian ini merekomendasikan: (1) perubahan sistem pembayaran menjadi mixed payment system, yaitu kombinasi paket INA-CBG’s untuk kasus tipikal dan pembayaran retrospektif untuk kasus kompleks; (2) pembentukan forum koordinasi permanen antara BPJS, organisasi profesi, regulator, rumah sakit, dan perwakilan pasien; serta (3) penguatan perlindungan hak pasien melalui transparansi informasi, kemudahan penyelesaian sengketa, dan peningkatan literasi hukum-medikolegal. Dengan rekomendasi tersebut, sistem JKN diharapkan mampu berjalan lebih adil, adaptif, dan tetap menghormati hak konstitusional pasien.

Actions (login required)

View Item