SANJAYA, ARIENE (2026) TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT DALAM PEMENUHAN HAK PASIEN MELALUI PEMBERIAN INFORMASI KESEHATAN (INFORMED CONSENT DAN KIE) STUDI KASUS RS HERMINA PANDANARAN. S2 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 24.C2.0119 - ARLENE SANJAYA-COVER_a.pdf Download (777kB) | Preview
	Text 24.C2.0119 - ARLENE SANJAYA-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 24.C2.0119 - ARLENE SANJAYA-DAPUS _a.pdf Download (741kB) | Preview
	Text 24.C2.0119 - ARLENE SANJAYA-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (649kB)

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang esensial untuk produktivitas seharihari, dijamin negara melalui UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, termasuk hak pasien atas informasi lengkap seperti diagnosis, terapi, dan rekam medis. Hubungan pasien dan rumah sakit bersifat hukum, dengan kewajiban transparansi melalui informed consent (persetujuan terinformasi) dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi), didukung teknologi serta asas keterbukaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab rumah sakit dalam pemenuhan hak pasien melalui pemberian informasi kesehatan (informed consent dan KIE) studi kasus RS Hermina Pandanaran. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan desain preskriptif. Bahan hukum yang digunakan meliputi primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi pustaka, dengan teknik sampling purposive sampling, serta analisis data dilakukan melalui penyajian data dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait kewajiban rumah sakit memberikan informasi kesehatan sudah kuat, jelas, dan berlapis, menegaskan kewajiban memberi informasi yang benar, jujur, mudah dipahami untuk melindungi hak pasien, keselamatan, dan akuntabilitas layanan serta mencegah sengketa melalui komunikasi transparan dan dokumentasi yang baik. Di RS Hermina Pandanaran, informed consent dan KIE sudah berjalan secara sistematis, namun pelaksanaannya belum optimal karena adanya hambatan utama berupa dokumentasi yang tidak lengkap, penyampaian informasi yang tidak seragam dan konsisten, dan rendahnya pemahaman pasien akibat keterbatasan waktu dan faktor pasien (usia, pendidikan) serta beban kerja. Kesimpulan dari penelitian ini, RS Hermina Pandanaran telah memenuhi tanggung jawabnya dalam pemberian informasi kesehatan sebagai hak pasien namun belum optimal karena masih ditemukannya gap antara regulasi dan praktik yang dapat diupayakan perbaikan dengan penguatan sistem, peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, perbaikan budaya komunikasi, dan penegakkan kepatuhan agar pemenuhan hak pasien benar-benar terlaksana sesuai standar hukum dan klinis.

Actions (login required)

View Item