LAJUCK, PRANASISTA BERLIANA (2026) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH SULAWESI TENGAH UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN RUMAH SAKIT DALAM PENERAPAN APLIKASI INDIKATOR NASIONAL MUTU. S2 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 23.C2.0108 - PRANASISTA BERLIANA LAJUCK-COVER _a.pdf Download (938kB) | Preview
	Text 23.C2.0108 - PRANASISTA BERLIANA LAJUCK-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text 23.C2.0108 - PRANASISTA BERLIANA LAJUCK-DAPUS _a.pdf Download (901kB) | Preview
	Text 23.C2.0108 - PRANASISTA BERLIANA LAJUCK-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab hukum dalam melakukan pembinaan dan pengawasan guna menjamin mutu pelayanan rumah sakit, termasuk melalui penerapan Aplikasi Indikator Nasional Mutu (INM). Penelitian ini membahas tanggung jawab pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit melalui penerapan Aplikasi Indikator Nasional Mutu (INM). Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis sosiologis dengan analisis kualitatif, dengan memadukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu, dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan laporan capaian indikator mutu rumah sakit di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam penerapan Aplikasi Indikator Nasional Mutu (INM) telah memiliki dasar hukum yang kuat, dan pelaksanaan dilakukan melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD Undata dan RSUD Madani.Hasil dari pembinaan dan pengawasan bahwa penerapan INM belum mencapai standar yang di tetapkan. Hal ini di pengaruhi oleh belum tersedianya regulasi tingkat daerah, keterbatsan SDM dan sarana prasarana.Di samping itu budaya hukum di lingkungan managemen RS belum terbangun dengan baik sehingga kepatuhan terhadap ketentuan INM belum mencapai standar ( dari 13 indikator baru 25-30 % yang terpenuhi). Namun demikian tindak lanjut penerapan sangsi belum dapat dilakukan. Oleh karena itu yang baru dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan berupa edukasi. Sehingga direkomendasikan untuk di bentuk Tim Mutu Provinsi dan pembentukan Pergub dan penyesuaian Perda No 1 tahun 2024 dengan PP no 28 Tahun 2024 tentang pelasanaan dari UU no 17 tahun 2023

Actions (login required)

View Item