FEBRIANTI, RANI (2026) PELINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA BPJS TERHADAP PELAYANAN RUMAH SAKIT TIPE B DI KOTA SEMARANG. S2 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 22.C2.0051 - RANI FEBRIANTI-COVER_a.pdf Download (626kB) | Preview
	Text 22.C2.0051 - RANI FEBRIANTI-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C2.0051 - RANI FEBRIANTI-DAPUS_a.pdf Download (858kB) | Preview
	Text 22.C2.0051 - RANI FEBRIANTI-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (737kB)

Abstract

Pelayanan kesehatan bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan perwujudan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya pada rumah sakit tipe B di Kota Semarang, seperti keterbatasan ketersediaan kamar kelas III, kurangnya transparansi informasi, serta keluhan terkait kualitas dan akses pelayanan bagi peserta BPJS. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara pengaturan normatif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas pelayanan yang diterima oleh peserta BPJS, sehingga diperlukan penelitian untuk mengkaji pelaksanaan pelayanan dan pelindungan hukum bagi peserta BPJS Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, yang meliputi wawancara mendalam dengan pihak administrasi rumah sakit tipe B di Kota Semarang serta peserta BPJS Kesehatan yang mengajukan pengaduan, disertai dengan observasi langsung terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mengkaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan temuan empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa membahas pelaksanaan pengaturan layanan dan pelindungan hukum bagi peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit tipe B di Kota Semarang yang secara normatif telah sesuai dengan peraturan perundangundangan, namun secara empiris belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun standar pelayanan, sistem rujukan, digitalisasi layanan, serta mekanisme pengaduan telah diterapkan sebagai bentuk pelindungan hukum preventif dan represif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala struktural, administratif, dan substantif, seperti keterbatasan sarana prasarana, ketersediaan obat sesuai Formularium Nasional, antrean pelayanan, serta efektivitas pengaduan dan pengawasan. Oleh karena itu, tesis ini menegaskan perlunya perbaikan berkelanjutan, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta peningkatan kualitas sistem dan literasi peserta agar pelindungan hukum bagi peserta BPJS Kesehatan dapat terwujud secara efektif, adil, dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item