KHAIRINA, HANI (2026) IMPLEMENTASI PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PELINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT I PUSDOKKES POLRI. S2 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C2.0096 - HANI KHAIRINA-COVER _a.pdf Download (926kB) | Preview
	Text 21.C2.0096 - HANI KHAIRINA-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text 21.C2.0096 - HANI KHAIRINA-DAPUS _a.pdf Download (803kB) | Preview
	Text 21.C2.0096 - HANI KHAIRINA-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (750kB)

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius pada kesehatan fisik dan psikologis korban sehingga memerlukan penanganan medis dan perlindungan hukum terpadu. Perlindungan tersebut telah diatur dalam UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan UU Kesehatan, namun efektivitasnya bergantung pada implementasi di rumah sakit, khususnya dalam peran medikolegal. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia terkait pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual; (2) bagaimana implementasi pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum tersebut di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Pusdokkes Polri; serta (3) kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan mengombinasikan kajian peraturan perundang-undangan dan data lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bagian Pelayanan Kedokteran Kepolisian, Kepala Instalasi Sentra Visum dan Medikolegal (SENVIS), serta dokter pemeriksa, yang dilengkapi dengan observasi lapangan dan analisis dokumen Pedoman Sentra Visum dan Medikolegal Tahun 2021. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia telah mengatur secara komprehensif pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, termasuk kewajiban pemberian pelayanan medis, psikologis, serta penerbitan visum et repertum sebagai alat bukti hukum. Implementasi di RS Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri telah berjalan secara profesional melalui sistem pelayanan satu pintu (one gate service) yang melibatkan tenaga medis forensik, psikolog, dan penyidik. Akan tetapi, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas ramah anak, koordinasi antarinstansi, serta faktor sosial dan psikologis korban dan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun sistem pelayanan telah sesuai dengan ketentuan hukum nasional, penguatan masih diperlukan melalui digitalisasi layanan medikolegal (E-Visum), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kebijakan pembiayaan lintas sektor agar perlindungan hukum dan kesehatan bagi anak korban kekerasan seksual dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item